Surabaya, (Tagar 3/5/2018) - Rencara rolling (mutasi) guru oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jatim terkait jebloknya hasil UNBK dinilai bukan solusi. Sebaliknya malah bisa menimbulkan konflik baru.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Da'im. Ia menandaskan bahwa seharusnya bukan guru yang kemudian dirolling, namun harus ada evaluasi komprehensif. Diantaranya apakah kajian kisi kisi akan soal UNBK sudah sesuai dengan atau tidak.
"Kebanyakan nilai yang turun itu pada matematika, sedangkan yang lain kan tidak. Jadi ini bukan masalah menyeluruh, tapi butuh evaluasi kisi kisi matematika sudah sesuai apa belum," tandasnya. Suli menyebutkan, dari hasil evaluasi tersebut apakah memang benar benar dari faktor kisi kisi, atau mungkin ada faktor lain, misalnya faktor pendidikan atau situasi.
Terkait dengan Higher Order Thinking Skills (HOTS), Suli mengatakan seharusnya penetapan standar itu sudah diketahui guru jauh jauh, sehingga sudah bisa melakukan antisipasi. "Jadi ini bukan alasan menurunnya nilai UNBK,” sergahnya.
Kembali pada rolling guru, lanjut Suli, malah bisa menimbulkan masalah. Sebab pendidikan ini adalah proses pendidikan dan terkait dengan anak anak, sehingga tidak bisa langsung dirolling. Tentunya, penempatan guru juga harus melihat tempat tinggal, apakah berjauhan atau tidak. "Jika jauh dari tempat tinggal, bisa ada konflik baru. Jadi ini harus dilakukan kajian lagi," katanya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Provinsi Jatim Saiful Rachman akan melakukan rolling terhadap para guru khususnya yang ada di dalam kota, terkait jebloknya hasil UNBK Provinsi Jawa Timur selama tiga tahun terakhir. (lut)
Berita terkait
