Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo rapat bersama dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Rabu, 30 September 2020. Salah satunya membahas penanganan klaster pondok pesantren (ponpes).
Usai rapat koordinasi secara virtual, lewat video konferensi, Ganjar mengungkapkan perlu protokol kesehatan khusus dalam menangani penularan Covid-19 di ponpes. Dan perlu kerja sama antara ulama, pengelola ponpes dengan pemerintah di penanganan tersebut.
“Kuncinya ada di para kiai, nyai, sesepuh. Kemudian peran Kemenag menjadi penting, ulama bisa bertemu untuk sama-sama buat aturan protokol di pesantren,” kata Ganjar.
Selain itu, potensi penyebab penularan Covid-19 juga penting untuk diketahui oleh masyarakat pesantren. Untuk itu, dibutuhkan kader yang dilatih untuk memberi edukasi dan menambah literasi.
Kuncinya ada di para kiai, nyai, sesepuh. Kemudian peran Kemenag menjadi penting, ulama bisa bertemu untuk sama-sama buat aturan protokol di pesantren.
Nantinya, para kader tersebut didampingi oleh Dinas Kesehatan setempat. Bahkan, organisasi seperti RMI hingga Asosiasi Para Gus (Asparagus) juga bisa mendampingi.
“Terus kemudian protokolnya dibuat. Nah setelah itu nanti akan kami ketahui kekurangannya apa, pasti sarpras. Nah seperti ini bagaimana? Ya mari pemerintah membantu. Maka butuh kerjasama, antara pengelola ponpes dengan pemerintah,” jelas Ganjar.
Baca juga:
- Pesantren Husnul Khotimah Kuningan Hentikan Belajar di Kelas
- Ridwan Kamil Minta Pesantren di Jabar Go Digital
- Madrasah dan Pesantren Bisa Tatap Muka Dengan Syarat
Lebih lanjut Ganjar menyampaikan, munculnya ketakutan pada masyarakat pesantren karena stigmatisasi orang yang terpapar corona juga harus segera diubah. Karenanya penting peran kader untuk menambah literasi tentang covid.
“Ini penting, karena kalau enggak ini akan menjadi keresahan maka kita mesti jaga perasaan dan kepada para ulama-ulama memang penting untuk kami bicara,” ucap dia.
Ganjar menambahkan penanganan covid-19 di lingkungan ponpes memang butuh dengan cepat dan tepat. “Sebenarnya itu terjadi ya sama kaya di kantor juga, maka jangan kemudian diberikan stempel-stempel yang berlebihan, maka kita siap untuk membantu,” imbuh dia. []
