Jakarta – Majelis Umum PBB pada Senin, 6 Desember 2021, mempertahankan keputusannya untuk menunda lebih lama tindakan yang mengizinkan pihak Taliban dan junta militer Myanmar mewakili Afghanistan dan Myanmar di dalam lembaga internasional itu.
Komite Kredensial Majelis Umum PBB sebelumnya telah mengumumkan pada minggu lalu bahwa pihaknya akan menunda evaluasi terhadap permohonan Taliban dan junta militer Myanmar agar bisa mewakili negara mereka di dalam badan beranggotakan 193 negara itu.
Pengunjuk rasa berusaha melawan pasukan militer di Amarapura, Mandalay, Myanmar, 3 April 2021 (Foto: dw.com/id)Dengan keputusan tersebut, utusan yang telah ditunjuk oleh pemerintahan Afghanistan dan Myanmar sebelumnya untuk sementara akan tetap bertahan mewakili kedua negara masing-masing, demikian keputusan yang didukung oleh Majelis Umum pada Senin, 6 Desember 2021.
Menyusul berkuasanya Taliban dan junta militer Myanmar di negara masing-masing, para pemerintahan baru ini berusaha mempertanyakan wewenang dan kredibilitas dari duta-duta besar Afghanistan dan Myanmar saat ini.
Seorang anggota Taliban menyaksikan perempuan Afghanistan selama demonstrasi menuntut hak yang lebih baik bagi perempuan di depan bekas Kementerian Urusan Perempuan di Kabul, 19 September 2021 (Foto: voaindonesia.com - AFP/Blent Kilic)
Taliban menggulingkan pemerintahan Afghanistan pada Agustus lalu, dan mempertanyakan kredensial dari Duta Besar Ghulam Isaczai. Taliban berusaha menggantinya dengan wakil permanen yang baru, Mohammad Suhail Shaheen, yang berperan sebagai juru bicara Taliban selama perundingan perdamaian di Qatar.
Sementara itu, pemimpin militer Myanmar hendak mengganti duta besar Kyaw Moe Tun, yang secara terbuka menentang kudeta pada 1 Februari 2021 lalu yang menggulingkan pemerintahan sipil dibawah pemimpin de facto Aung San Suu Kyi (jm/ka)/voaindonesia.com. []
PBB Tolak Utusan Junta Militer Myanmar dan Taliban
PBB Desak Myanmar Hentikan Penangkapan Sewenang-wenang
ASEAN Tolak Lobi China Agar Myanmar Gabung dalam KTT
PBB Kutuk Tindakan Keras Taliban Terhadap Demonstran Damai
