Tak Jamin Daya Beli, Program Padat Karya Harus Dikaji Lagi

Peneliti Indef Bhima Yudhistira menilai pemerintah harus mengkaji kembali program padat karya untuk memulihkan daya beli masyarakat pada 2021.
Presiden Tinjau Program Padat Karya di Banyuasin

Jakarta - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menilai pemerintah harus mengkaji kembali program padat karya yang lebih banyak menggunakan tenaga kerja untuk memulihkan daya beli masyarakat di tahun 2021 mendatang.

"Iya harus dirombak lagi. Kesehatan, perlindungan sosial harus jadi nomor satu," kata Bhima saat dihubungi Tagar, Selasa, 6 Oktober 2020.

Selama pandemi bermasalah, kelas menengah dan atas akan tunda belanja dan berimbas pada rendahnya pendapatan dunia usaha.

Menurut Bhima, program padat karya yang digaungkan pemerintah sebagai strategi lanjutan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk memulihkan daya beli masyarakat belum tepat. "Karena masalah pandemi tidak ada jaminan tahun 2021 selesai. Artinya fokus pada stimulus kesehatan harusnya tetap menjadi prioritas," ucapnya.

Sebaiknya, kata Bhima, pemerintah sebaiknya jangan terlalu terburu-buru jor-joran memberikan insentif untuk korporasi dan investor. Lebih baik pemerintah fokus terlebih dahulu kepada kesehatan dan bantuan sosial, karena sejauh ini penanganan pandemi masih banyak bermasalah.

Bhima YudistraEkonom Indef, Bhima Yudistira.

"Selama pandemi bermasalah, kelas menengah dan atas akan tunda belanja dan berimbas pada rendahnya pendapatan dunia usaha. logikanya jangan dibalik, kesehatan dulu baru penciptaan lapangan kerja," tutur Bhima.

Sebelumnya, pemerintah melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) akan menjalankan program padat karya sebagai strategi lanjutan setelah program PEN. Ini bertujuan untuk memulihkan daya beli masyarakat pada 2021 mendatang.

"Pada saat yang sama sesudah vaksinasi terjadi, kami juga mulai shifting prioritasnya dari program PEN menjadi program padat karya," kata Sekretaris Eksekutif I Komite PC-PEN Raden Pardede dalam diskuis daring di Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020.

Sebesar Rp2,62 triliun turut digelontorkan untuk menjalankan rancangan program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini. []

Berita terkait
Penempatan Dana PEN di Bank Swasta, Ini Risikonya
Ada sejumlah risiko yang bisa membuat bank swasta merasa khawatir jika mendapatkan penempatan dana PEN dari pemerintah.
Ogah Tampung Dana PEN, CORE: Likuiditas Bank Swasta Longgar
Ekonom atau Peneliti CORE Yusuf Rendy Manilet menilai likuiditas bank swasta yang longgar menjadi alasan bank swasta tidak mau manfaatkan dana PEN.
Ini Daftar Bank Pemberi Kredit Korporasi Padat Karya
Pemerintah menempatkan dana pada 15 bank umum mitra untuk mendukung kebijakan program penjaminan kredit modal kerja korporasi padat karya.
0
Sejarah Ulang Tahun Jakarta yang Diperingati Setiap 22 Juni
Dalam sejarah Hari Ulang Tahun Jakarta 2022 jatuh pada Rabu, 22 Juni 2022. Tahun ini, Jakarta berusia 495 tahun. Simak sejarah singkatnya.