Syarat Menjadi Ketua DPD II Golkar Kota Yogyakarta

DPD II Golkar Kota Yogyakarta siap menggelar Musda yang salah satu agendanya pergantian pengurus. Ini beberapa syarat menjadi ketua 2020-2025.
DPD II Golkar Kota Yogyakarta saat jumpa pers persiapan Musda yang akan digelar 30 Agustus 2020 mendatang. (Foto: Istimewa)

Yogyakarta - DPD II Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Yogyakarta membuka pendaftaran dan penjaringan calon ketua umum untuk periode 2020-2025. Pergantian pengurus ini, menjadi salah satu agenda pokok dalam Musyawarah Daerah (Musda) X, Minggu 30 Agustus 2020 depan.

Ketua Umum DPD II Golkar Kota Yogyakarta, Augus Nur mengatakan, pendaftaran dibuka selama dua hari ke depan pada 27-28 Agustus di kantor sekretariat setempat, selama jam kerja. Menurutnya, beberapa persyaratan wajib dipenuhi bakal calon yang mendaftar.

"Pertama tingkat keaktifan sebagai pengurus partai yang sekurang-kurangnya selama satu periode, lalu berpendidikan minimal Strata 1 atau sederajat, mempunyai kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas, serta tidak sedang menjadi anggota partai politik lain," katanya dalam jumpa pers pada Rabu 26 Agustus 2020.

Selain itu, syarat lainnya yaknio kader yang hendak mencalonkan diri harus mendapat dukungan dari paling sedikit 30 persen pemilik suara yang sah.

Saya sudah tidak pengen, legowo lah. Siapa saja yang jadi ketua, tidak masalah, selama itu sesuai dengan syarat dan ketentuan.

Ia mengatakan, terdapat kemungkinan ada lebih dari satu calon yang mendaftar, sehingga terjadi konstestasi dalam Musda X mendatang. Walau begitu, ia berujar, dinamika semacam ini adalah wajar, selama berjalan fair dan tak menimbulkan perpecahan.

"Tapi, kalau yang mendaftar hanya satu orang saja, nanti diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Harapan kami, Musda bisa berjalan dengan baik dan lancar, karena proses seperti ini harus kita lalui," terangnya.

Ketua Umum DPD II Golkar Kota Yogyakarta selama dua periode ini mengaku tak akan mencalonkan diri kembali, meski peluang sebenarnya terbuka. Menurutnya, sudah saatnya kader-kader yang lebih muda mengambil alih kepemimpinan. "Saya sudah tidak pengen, legowo lah. Siapa saja yang jadi ketua, tidak masalah, selama itu sesuai dengan syarat dan ketentuan. Apalagi, saya melihat banyak kader kita yang mumpuni," ujarnya.

Anggota DPRD Kota Yogyakarta ini mengungkapkan, polemik antara DPD dengan beberapa pengurus tingkat kecamatan yang sempat terjadi beberapa waktu lalu sudah berakhir. Kini, semua pihak sudah mencapai kesepahaman dan siap bersama-sama membesarkan nama Golkar.

"Kami berpikir semuanya sudah sejalan lah, sama-sama ke depan membesarkan Golkar. Kami punya target di Pemilu 2024. Hal-hal seperti itu (polemik) sifatnya kontra produktif, jadi harus diminimalisir," ucapnya. []

Berita terkait
Kata DPD II Golkar Yogyakarta soal Pencopotan 12 PK
DPD II Partai Golkar Kota Yogyakarta menjelaskan pencopotan 12 PK tidak menyalahi aturan, karena masa periodenya sudah habis.
Kisruh Jelang Musda Partai Golkar Kota Yogyakarta
Jelang Musda Partai Golkar Kota Yogyakarta terjadi kisruh. Sebanyak 12 dari 14 PK diberhentikan sepihak dan menggantinya dengan Plt.
Ketua Golkar DIY Prihatin Degradasi Jati Diri Partai
Ketua DPD I Golkar DIY prihatin dengan degradasi jati diri partai. Perlu konsolidasi dan langkah strategis untuk kembali pada kejayaan.