Makassar, (Tagar 24/7/2018) – Hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkan, sebanyak 69 persen penduduk Indonesia puas dengan kinerja Pemerintahan Jokowi-JK.
Hasil survei yang baru saja dirilis oleh Pusat Penelitian (P2P) di Hotel Aryaduta Makassar, Selasa (24/7) tersebut, diperoleh melalui Survei Opini Publik berjudul 'Pemetaan Kondisi Sosial, Politik, Ekonomi dan Keamanan Setahun Menjelang Pemilu Serentak 2019".
LIPI menyebutkan, survei dilaksanakan di 34 provinsi di Indonesia dengan responden 2.100 orang dewasa yang memiliki hak pilih sesuai undang-undang. Batas kesalahan (margin of error/MOE) survei sebesar 2,14%.
Survei menggunakan metode Multistage Random Sampling dengan sebaran responden laki-laki dan perempuan 50% dan perbandingan komposisi Jawa dan luar Jawa sebesar 56,2 : 43,8.
Sosialisasi hasil survei dibagi menjadi dua sesi, yaitu di (1) Jakarta dan (2) Makassar.
Sesi pertama di Jakarta dilaksanakan pada 19 Juli 2018, berfokus pada topik ”Partisipasi, Kepemimpinan Nasional dan Masa Depan Demokrasi”. Sesi kedua di Makassar menitikberatkan pada kinerja pemerintah di berbagai bidang dan prospek pembangunan demokrasi.
Kinerja Pemerintah
Koordinator Tim Survei P2P LIPI 2018, Wawan Ichwanuddin mengungkapkan, dengan menggunakan beberapa indikator yang terbagi ke dalam tiga bidang, survei menemukan bahwa 62% responden menilai positif kinerja pemerintah Jokowi-JK. “Secara umum responden mengaku puas/sangat puas dengan kinerja pemerintah Jokowi-JK (69%),” ucapnya.
Kepala Pusat Penelitian LIPI Prof Dr Syamsuddin Haris (kiri). (Foto: Tagar/Rio Antony)
Dari kanan ke kiri, baju hitam kacamata: Dr Firman Noer, Kepala Pusat Penelitian LIPI Prof Dr Syamsuddin Haris, Anggota Majelis Profesor Riset LIPI Wawan Ichwanuddin Msi, Koordinator Survey Publik LIPI, dan Moderator, Paulus Rudolf Yulianto, Phd. (Foto: Rio Antony)
Akan tetapi, lanjut Wawan, ada perbedaan skor ketika responden ditanyakan mengenai penilaiannya terhadap masing-masing bidang. Di antara tiga bidang, penilaian positif (baik/sangat baik) terhadap kinerja pemerintah di bidang hukum dan keamanan merupakan yang tertinggi (70,6). Sedangkan bidang sosial dan bidang ekonomi masing-masing 63% dan 55,7. Adapun yang menilai buruk/sangat buruk terhadap kinerja di bidang ekonomi sebanyak 40,496, sosial 32,7, dan hukum-keamanan 23,5%.
Di bidang ekonomi, penilaian terhadap kinerja pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja dan menjaga harga kebutuhan pokok cukup rendah. Hampir setengah responden, masing-masing 47,5% dan 46,6 menganggap kinerja pemerintah dalam dua aspek ini buruk/sangat buruk.
Bahkan, proporsi responden yang memberikan nilai negatif terhadap penyediaan lapangan kerja sedikit lebih tinggi dibandingkan yang memberikan penilaian positif.
Tiga aspek di bidang ekonomi yang memperoleh penilaian baik tertinggi dari responden adalah pembangunan di perdesaan (79,9%), pembangunan infrastruktur (77,3), dan pembangunan di daerah perbatasan (66,2). Sementara itu, penilaian baik terhadap kinerja pemerintah dalam aspek pemerataan pembangunan Jawa-luar Jawa dan pengentasan kemiskinan masing-masing mendekati 60%.
Menurut wawan, di bidang sosial, kinerja pemerintah dalam peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan memperoleh apresiasi yang relatif tinggi, masing-masing mencapai hampir 79% dan 74%.
Penilaian paling rendah, dan terpaut cukup jauh dari kedua aspek lain di bidang ini, diberikan responden terhadap kinerja pemerintah dalam menyediakan perumahan rakyat. Adapun yang menilai baik/sangat baik 'hanya’ 55%.
Di bidang hukum dan keamanan, responden memberikan nilai positif untuk masing-masing aspek. Kinerja dalam pemberantasan terorisme mendapatkan nilai tertinggi, mendekati 76%. Paling terendah adalah kinerja dalam peningkatan kualitas aparat penegak hukum dan pemberantasan korupsi, termasuk pungutan liar, meskipun angkanya relatif masih cukup tinggi, yaitu 68% dan 67,1%.
Ekonomi Keluarga
Dalam hal ekonomi keluarga, jika dilihat dari pernyataan responden yang keluarganya mengaku sering/sangat sering mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik kebutuhan pangan maupun non pangan (seperti listrik, biaya transportasi, sewa rumah), angkanya mencapai 28.7% dan 29,396.
Sedangkan yang sering/sangat sering mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak (hingga tingkat SMA/sederajat) dan kesehatan (berobat) masing-masing 26.1% dan 24,9. Sekitar 7 dari 10 responden (71%) menilai keadaan ekonomi keluarganya saat ini dalam keadaan baik/sangat baik. Hampir setengah responden (47%) menilai keadaan ekonomi keluarganya saat ini sama saja dengan tahun lalu.
Adapun yang menilai lebih baik atau lebih buruk masing-masing 29,996 dan 16.9%. Mayoritas reponden melihat keadaan ekonomi keluarganya tahun depan secara optimistis, di mana 51.1% responden berpendapat bahwa keadaannya akan lebih baik dibandingkan saat ini. Yang berpendapat akan sama saja sekitar 34%, sedangkan yang berpendapat akan lebih buruk hanya 4%.
Sedangkan mengenai keadaan ekonomi Indonesia, sebanyak 56% responden menilai baik/sangat baik dan 37% responden menilai buruk/sangat buruk. Hampir setengah responden (47%) menganggap keadaan ekonomi Indonesia saat ini tidak berbeda dengan keadaan ekonomi tahun lalu. Sebanyak 29,6% menganggap keadaan saat ini lebih baik dan ada 17% yang menganggapnya lebih buruk.
Responden umumnya cukup optimistis dalam melihat ekonomi Indonesia ke depan. Sebanyak 51,6% menilai bahwa keadaan ekonomi Indonesia satu tahun depan akan lebih baik dibandingkan saat ini. Jika dilihat dari empat isu ekonomi nasional yang ditanyakan dalam survei ini, lapangan pekerjaan dan harga kebutuhan barang pokok merupakan dua isu yang dianggap sulit oleh banyak responden. Responden yang tidak setuju/sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa lapangan pekerjaan semakin banyak tersedia dan harga barang kebutuhan pokok relatif stabil dan terjangkau mencapai 53,8% dan 48,696.
Persoalan Prioritas
Ketika ditanyakan tentang persoalan apa yang paling penting dan mendesak yang harus diselesaikan oleh bangsa Indonesia, 34,8% responden menyebutkan kesejahteraan dan ekonomi (secara umum). Menyusul berikutnya, korupsi (11,8%) dan lapangan pekerjaan (10,1%), sementara persoalan lainnya masing-masing di bawah 10%.
Sedangkan untuk persoalan di komunitas atau di lingkungan responden tinggal, yang paling banyak disebut adalah soal infrastruktur (36,5%), kemudian kesejahteraan dan ekonomi (18,8%). Hal yang menarik, korupsi hanya disebutkan hanya oleh kurang dari 1% responden.
Tingkat Kepuasan
Responden relatif puas/sangat puas dengan kinerja pemerintah secara keseluruhan, baik dari responden yang menilai kinerja pemerintah bidang ekonomi baik/sangat baik (82%), maupun yang menilai buruk/sangat buruk (52.4%). Pola yang sama juga muncul pada responden yang diminta menilai kinerja pemerintah di bidang social baik.
Responden yang menilai baik/sangat baik maupun buruk/sangat buruk, pada dasarnya relatif puas dengan kinerja pemerintah secara keseluruhan (secara berturut-turut 75.9% dan 57.1%). Akan tetapi berbeda halnya dengan bidang hukum dan keamanan. Responden yang menilai buruk/sangat buruk, cenderung tidak puas/sangat tidak puas (49.3%) dengan kinerja pemerintah secara keseluruhan dibanding dengan yang puas (47.7%).
Dari segi usia, mayoritas responden dari semua kelompok umur menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah. Proporsi tertinggi ada pada kelompok umur 54-72 (72,7%), sedangkan proporsi terendah ada pada kelompok umur >72 (59,5%).
Begitu pula jika dilihat dari segi pendidikan. Mayoritas responden dari semua kelompok tingkat pendidikan menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah dengan proporsi yang hampir merata di tiap kelompok tingkat pendidikan.
Proporsi tertinggi ada pada kelompok pendidikan rendah (69,5%), sedangkan proporsi terendah ada pada ketompok Pendidikan tinggi (65,6%). Data yang sama juga tampak jika dihat dari kategorisas’t penerimaan manfaat program pemerintah. Mayoritas responden dari kelompok penerima maupun bukan penerima manfaat program pemerintah menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah.
Dari segi pengeluaran mayoritas responden dari semua kelompok rentang pengeluaran menyatakan puas dengan kinerja pemerintah secara umum, dengan proporsi angka paling tinggi pada kelompok responden dengan pengeluaran Rp 500.000-Rp 999.000.
Begitu pula dengan kategorisasi asal wilayah responden. Baik dari wilayah satu desa ke desa lainnya, juga baik dari Jawa maupun luar Jawa, mayoritas relatif puas dengan kinerja pemerintah secara umum.
Namun secara statistik, hubungan antar variabel, baik antara pengeluaran dan asal wilayah, dengan kepuasan terhadap kinerja pemerintah tidak berhubungan.
Dari segi ketertarikan responden terhadap politik, baik responden yang sangat tidak tertarik maupun sangat tertarik terhadap politik, mayoritas menyatakan puas/sangat puas dengan kinerja pemerintah secara umum.
Pola yang sama tampak pula dalam variabel intensitas mendiskusikan politik. Baik responden yang sangat jarang maupun sangat sering mendiskusikan politik mayoritas puas/sangat puas dengan kinerja pemerintah. Secara statistik, terdapat hubungan antar variabel daiam kategorisasi ini, namun cenderung lemah/sangat lemah.
Sementara itu dari segi eksposur media, baik responden yang sangat jarang maupun sangat sering menonton berita politik di TV mayoritas puas/sangat puas dengan kinerja pemerintah. Responden yang sangat sering menonton berita politik di TV relatif lebih puas (75.2%) dengan kinerja pemerintah dibanding dengan responden yang sangat jarang melakukannya (67.4%).
Namun secara analisa statistik, hubungan antar variabel ini sangat lemah. Dalam hal penilaian akses responden terhadap berita politik di internet, diketahui bahwa baik yang sangat jarang maupun sangat sering mengakses mayoritas puas dengan kinerja pemerintah.
Akan tetapi, responden yang sangat jarang mengakses berita politik di internet relatif lebih puas (70.5%) dengan kinerja pemerintah dibanding dengan yang sangat sering melakukannya (50%). Akan tetapi secara analisa statistik, hubungan antar variabel ini tidak ada.
Demokrasi
Dukungan terhadap demokrasi relatif tinggi baik pada responden yang merasa puas maupun tidak puas terhadap kinerja pemerintah. Sebanyak 89.6% responden yang puas dengan kinerja pemerintah menilai demokrasi cocok diterapkan di Indonesia. Begitu pula dengan responden yang tidak puas dengan kinerja pemerintah, sebesar 77.4% menilai bahwa demokrasi cocok bagi Indonesia.
Dukungan terhadap demokrasi itu juga terlihat pada variabel persepsi responden soal kekurangan demokrasi. Sebanyak 59.3% responden yang menilai kinerja pemerintah bidang ekonomi baik, tidak setuju dengan pernyataan demokrasi membuat pembangunan sulit dilaksanakan dengan baik karena pembuatan keputusan berlangsung lambat dan berteIe-tele.
Mayoritas responden (sekitar 73%) yang puas maupun tidak puas terhadap kinerja pemerintah menilai bahwa meskipun demokrasi memiliki persoalan/kelemahan, tetapi tetap menjadi bentuk pemerintahan yang lebih baik daripada bentuk pemerintahan manapun. Secara umum, temuan gambaran tentang keadaan ekonomi dan dukungan terhadap demokrasi menjadi modal yang cukup baik bagi konsolidasi demokrasi.
Silakan Bantah
Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Dr Syamsuddin Haris mengatakan, LIPI memiliki banyak survei yang sedang berjalan dan akan rilis secara berkesinambungan.
"Ada tiga jenis survei. Itu survei publik, survei elite dan survei kualitatif. Yang kita rilis ini memang baru survei publik. Kalau survei elite itu entah kapan kita rilis. Tapi ketiga jenis riset ini memang sudah menjadi agenda kita. Survei publik pertama sudah kita lakukan di Jakarta, ini survei kedua dan kita memilih di Makassar," ungkapnya.
Dia juga mengungkapkan, survei ini dirilis sebagai masukan kepada pemerintah apa yang sudah dicapai dan apa yang belum. Tujuannya memang untuk pemetaan pembangunan, khususnya ke depan.
Sekarang banyak yang memprotes kenaikan harga cukup tinggi sedangkan zamannya Pak Soeharto harga kebutuhan pokok murah, hal tersebut ditanggapi Prof Haris.
“Wajarlah harga pokok zaman pak Harto murah, karena hampir semua 9 bahan pokok disubsidi dan dikelola oleh Negara,” terangnya.
Dia juga mempersilakan pihak yang ingin membantah hasil survei yang dilakukan. “Silakan bantah dengan melakukan survei dengan metode yang sama. Seharusnya memang begitu, setiap kebijakan ke depan harus melalui meteodologi survei,” imbuhnya.
