Oleh: Bagas Pujilaksono Widyakanigara*
Mewakili rakyat jelata yang hidupnya di lapisan paling bawah, saya ingin mengusulkan beberapa hal, dan semoga hal-hal tersebut bisa mendapatkan perhatian khusus dari Bapak Presiden Joko Widodo.
Saya berpegang amanah konstitusi negara yaitu UUD 1945, bahwa orang miskin dan anak telantar menjadi tanggungan negara. Berangkat dari ini, maka harapan saya semua langkah strategis Bapak Presiden Jokowi pada periode 2019-2024 mampu memberi jaminan, bahwa kelompok masyarakat rentan tersebut adalah yang pertama kali merasakan hasilnya.
Usulan saya adalah sebagai berikut:
1. Pendidikan. Bersihkan sekolah-sekolah dan kampus-kampus negeri dari radikalisme agama dan diskriminasi bernuansa SARA. Perlu tindakan nyata, terukur dan berkesinambungan. Pendidikan Nasional harus bernuansa kultural, berpikir terbuka dan kebebasan, bukan penuh dengan dogma-dogma ideologi sesat yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila.
Mohon negara hadir memberi jaminan, bahwa generasi muda Indonesia bebas dari segala gempuran ideologi sesat. Yakinkan rakyat miskin mendapatkan pelayanan pendidikan gratis dan berkualitas, agar mereka berdaya.
2. Maksimalkan peran BPJS Kesehatan sebagai asuransi dasar yang sifatnya wajib bagi warga negara Indonesia (WNI) jika ingin mendapatkan pelayanan publik. Iyuran BPJS untuk Rakyat miskin dibayar negara. Yakinkan, bahwa rakyat miskin mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadahi dan layak, agar mereka berdaya.
3. ESDM. Pengelolaan pertambangan harus mengedapankan proteksi lingkungan dan memperbaiki kesejahteraan rakyat. Kuncinya ada di smelter. Bangun BUMN khusus menangani smelter. Hal ini adalah keharusan yang mendesak agar mineral-mineral strategis tidak selalu terangkut ke luar negeri bersama konsentrat dan negara berdaulat penuh atas kekayaan alamnya.
Perbaiki sistem ketenagakerjaan Indonesia. Hapus sistem outsourcing. Tenaga kerja bukan bagian dari alat produksi. Tenaga kerja butuh diperlakukan manusiawi dan jaminan hari tua.
Alangkah baiknya jika Pemerintah konsisten memberlakukan larangan ekspor konsentrat. Industri metalurgi adalah industri padat modal, energi dan tenaga kerja. Kejar krisis energi listrik di Indonesia dengan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), kita tidak punya pilihan.
PLTN bertahap akan mengambil alih peran PLTU Batubara sebagai base load. Kombinasi dengan renewable energy air, panas bumi, dan biomass adalah langkah yang sangat cerdas. Negara akan berdaulat penuh atas wilayahnya, jika menguasai ilmu dan teknologi nuklir.
4. Perkuat kembali industri hulu yaitu kimia dasar dan logam dasar. Kedua industri ini menyerap tenaga kerja banyak. Ini kunci mengurangi impor bahan dasar industri. Lebih jauh, akan mengurangi defisit transaksi berjalan APBN.
5. Bangun jaringan kereta api untuk penumpang dan barang khususnya di Jawa dan luar Jawa yang sudah mengalami permasalahan kemacetan lalu lintas, hingga level kabupaten. Jaringan kereta api jauh lebih berdaya guna, aman, dan efisien bahan bakar dibandingkan jalan tol dan berdampak pada kontribusi keberdayaan rakyat miskin pada angka pertumbuhan ekonomi makro.
6. Perbaiki sistem ketenagakerjaan Indonesia. Hapus sistem outsourcing. Tenaga kerja bukan bagian dari alat produksi. Tenaga kerja butuh diperlakukan manusiawi dan jaminan hari tua.
Saya yakin dengan seyakin-yakinnya, jika usulan-usulan saya di atas mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, maka kesejahteraan rakyat lapisan paling bawah akan membaik. Pembangunan nasional harus menjamin bahwa rakyat lapis paling bawah yang pertama kali merasakan hasilnya. Sehingga naiknya angka pertumbuhan ekonomi makro tidak diikuti melebarnya tingkat kesenjangan sosial di masyarakat.
*Penulis adalah Akademisi dari Universitas Gadjah Mada
Baca juga:
