Strategi Baru Uni Eropa Untuk Memulangkan Imigran Ilegal

Rencana memulangkan kembali imigran ilegal dengan strategi baru UE mencakup prosedur hukum, seperti upaya deportasi dan pembatasan visa
Ilustrasi: Imigran ilegal tahun 2020 (Foto: egypttoday.com/AFP)

Jakarta - Rencana memulangkan kembali imigran ilegal menjadi bagian dari paket reformasi imigrasi Uni Eropa (UE). Strategi baru UE mencakup prosedur hukum, seperti upaya deportasi dan pembatasan visa.

UE mempresentasikan strategi baru pada Selasa, 27 April 2021, untuk membujuk negara-negara asal imigran yang enggan menerima kembali pencari suaka yang telah ditolak oleh blok itu.

Strategi tersebut merupakan bagian dari paket reformasi imigrasi UE, yang mencakup konseling bagi para imigran yang datang tanpa izin. UE juga ingin membantu para imigran berintegrasi kembali begitu tiba di tanah air mereka.

Faktor-faktor lain dalam strategi tersebut melibatkan prosedur hukum dan operasional yang "lebih mulus" untuk mendeportasi mereka, serta melakukan pembatasan visa.

Wilayah yang mungkin dilintasi saat melakukan perjalanan ke Eropa juga diimbau menampung para pencari suaka, demikian menurut Komisi Eropa.

1. UE Mengakui Kekurangannya

"Bukan rahasia lagi jika Uni Eropa sejauh ini tidak melakukannya dengan baik," kata Wakil Presiden Komisi UE, Margaritis Schinas, kepada wartawan. Schinas menjabarkan rencana baru UE dalam memastikan para pencari suaka kembali ke negaranya.

"Kami sedang membangun ekosistem baru - meningkatkan kerja sama dengan negara ketiga, dan meningkatkan kerangka tata kelola kami," tulis Schinas.

Margaritis SchinasMargaritis Schinas mengatakan sejauh ini UE belum dapat melakukan pemulangan imigran secara tepat (Foto: dw.com/id)

Dia menambahkan: "Eropa akan tetap menjadi tujuan suaka bagi mereka yang menyelamatkan diri dari penganiayaan dan perang. Namun, mereka yang tidak memiliki hak untuk tinggal harus dikembalikan ke negara asalnya. Jika tidak dilakukan, maka akan merusak kredibilitas sistem kami dan mencegah kami melindungi mereka yang membutuhkannya", tandas wakil presiden Komisi UE itu.

2. Krisis Pengungsi Tahun 2015

Uni Eropa telah berjuang merombak kebijakan imigrasi setelah lebih dari 1 juta imigran tiba di Eropa tanpa izin pada tahun 2015. Kebanyakan dari mereka adalah pencari suaka dari Suriah.

Masuknya para imigran ilegal memicu salah satu krisis politik pasca-perang terbesar di Eropa ketika negara-negara anggota berdebat mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas para imigran.

Namun demikian, ketika ratusan ribu pencari suaka melintasi perbatasan Jerman, Kanselir Angela Merkel berjanji: "Kita bisa melakukan ini," sambil berusaha meyakinkan mereka yang meragukan kebijakan menerima pendatang baru.

Komisi Eropa mengusulkan reformasi baru yang menyeluruh pada September lalu, tetapi perpecahan belum dapat diatasi, meski jumlah kedatangan imigran telah menurun.

tweet schinasTweet Margaritis Schinas (Foto: dw.com/id)

Perpecahan di antara 27 negara anggota UE telah mendorong blok tersebut untuk mengajukan proposal baru pada Selasa, 27 April 2021.

3. Kebijakan Garis Keras Dikritik

Tidak semua orang terkesan dengan strategi baru UE. Catherine Woollard, Direktur Dewan Eropa untuk Pengungsi dan Pengasingan (ECRE - European Council on Refugees and Exiles), mengatakan, sementara secara umum pemulangan sukarela lebih disukai dibanding relokasi paksa.

"Imigran yang melarikan diri dari kekerasan masih belum ditangani dengan baik oleh sistem suaka," katanya kepada Kantor Berita DPA (Deutsche Presse-Agentur), Hamburg, Jerman.

"Ini berarti bahwa orang menerima penolakan ketika mereka membutuhkan perlindungan. Negara-negara anggota UE mengembalikan orang ke tempat-tempat yang tidak aman." [ha/as(AP, AFP, dpa)]/dw.com/id. []

Berita terkait
Syarat Bagi Pengunjung Agar Boleh Masuk ke Uni Eropa
Komisi Eropa, rekomendasikan agar 27 negara anggota izinkan pengunjung yang sudah divaksin dosis lengkap Covid-19 masuk ke Uni Eropa
0
Sandiaga Uno: Tak Hanya Work From Bali, Bisa Juga Ada Work From Lombok
Berikut jawaban lengkap Menparekraf atas pertanyaan, apakah kebijakan Work From Bali bisa diterapkan di daerah destinasi prioritas wisata lainnya.