TAGAR.id, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Jazuli Juwaini menjawab banyak pertanyaan terkait posisi partainya terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil dalam forum musyawarah Majelis Syuro PKS yang belum diungkapkan waktunya.
Ia menyampaikan, PKS adalah partai politik yang konsisten mendorong kerja sama dan kolaborasi. Terutama dengan dengan seluruh komponen bangsa dan kekuatan politik.
"Kita tidak pernah membatasi diri bekerja sama dengan siapa pun karena tidak mungkin membangun bangsa dan negara tanpa kerja sama," ujar Jazuli lewat keterangan tertulisnya, Senin, 29 April 2024.
Saat pemilihan umum (Pemilu) 2024, PKS menawarkan berbagai gagasan kepada rakyat. Namun, setelah kontestasi selesai, ini merupakan waktu untuk bersama membangun bangsa.
Pilihan soal koalisi atau oposisi setelah pemilu itu menurutnya merupakan hal yang teknis. Pada saat yang tepat, PKS pasti akan mengumumkan sikap resminya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Kendati demikian, ia menyampaikan hubungan PKS dan Prabowo sangatlah baik. Termasuk komunikasi dengan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju.
"PKS punya pengalaman 10 tahun koalisi di masa Pak SBY dan 10 tahun oposisi di masa Pak Jokowi. Jadi oposisi nggak ada masalah, koalisi siap. Kita lihat dinamikanya," ujar Jazuli.
Mengenai waktu akan diputuskan sikap tersebut, Jazuli mengatakan tinggal tunggu saja. Publik perlu menunggu mengenai posisi PKS dalam lima tahun ke depan bakal berjuang di dalam atau luar pemerintahan.
"Tunggu saja toh pelantikan presiden dan wapres masih bulan Oktober. Pada saatnya PKS akan mengumumkan positioningnya," ujar dia.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, mengatakan partainya sudah siap kembali menjadi oposisi bagi pemerintah. Hal itu disebutkan Mardani melalui unggahan di akun Instagram-nya.
Dalam video itu, Mardani bersama istrinya Siti Oniah, selain menyebutkan oposisi sehat bagi pemerintah, mereka juga menyindir partai tertentu yang dianggap menjadi penghalang PKS masuk ke dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Proposalnya kita sama Mas Anies beda, dan visinya beda. Kalau saya, oposisi, sehat kok, sekalian kita jaga pemerintah biar betul-betul bekerja buat rakyat," kata Mardani.
Sementara istrinya, Siti Oniah, melontarkan nada sindiran kepada partai yang raihan suaranya di Pemilu Legislatif kemarin hanya nol koma dan gagal lolos melewati ambang batas parlemen.
“Aduh ya, dengar berita yang menolak PKS untuk koalisi. Aduh, terima kasih ya, itu partai apa ya? Nggak lolos PT gitu loh, masyaallah tabarakallah. Nol koma sekian loh," ucap Siti sambil memberi gestur jempol.
Ada kemungkinan partai yang dimaksud Oniah adalah Partai Gelora. Partai yang berisikan tokoh-tokoh mantan politikus PKS itu merupakan bagian dari pendukung Prabowo-Gibran. Gelora diketahui hanya mendapatkan 1.281.991 suara atau 0.84 persen.
Sebelumnya, Partai Gelora keberatan apabila PKS bergabung dalam koalisi partai politik pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Pasalnya, Gelora menilai kalangan PKS kerap menyerang pasangan Prabowo-Gibran sepanjang masa kampanye Pilpres 2024.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gelora, Mahfudz Siddiq menyebut, apabila PKS gabung Koalisi Indonesia Maju (KIM), akan terjadi pembelahan antara PKS dan pendukung fanatiknya yang kerap menyerang Prabowo-Gibran. Menurut dia, sikap elite dan akar rumput sangat berbeda.
"Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya," kata Mahfudz dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 27 April 2024. []