Jakarta, (Tagar 12/9/2017) – Kasus kematian bayi Tiara Debora menyedot perhatian publik Jakarta. Tewasnya Debora diduga kuat karena terlambatnya pihak RS Mitra Keluarga, Kalideres mengambil tindakan pertolongan.
Latar belakang terlambatnya penanganan bayi Debora, menurut pihak orang tua Debora, mereka diminta untuk membayar uang muka Rp 19.800.000 agar Debora bisa segera masuk ruang PICU. Namun, saat itu keduanya tidak punya cukup uang. Mereka hanya memiliki uang sebesar Rp 5 juta. Rumah sakit tetap menolak bayi Debora dan meminta agar segera dilunasi uang DP. Rudianto, ayah Debora mengatakan dia memiliki BPJS dan memohon agar bayinya diselamatkan lebih dulu. Dia akan berusaha mencari kekurangan uangnya. Tiara Debora, bayi mungil berusia 4 bulan akhirnya meninggal di IGD RS Mitra Keluarga Kalideres.
Akibat peristiwa itu, publik mengecam RS Mitra Keluarga. Merespon banyaknya kecaman publik, membuat Direktur RS Mitra Keluarga Kalideres, Fransisca Dewi, mengirimkan surat kepada Dinas Kesehatan DKI. Pesan dalam surat itu berisi bahwa pihak RS Mitra Keluarga berjanji dan bersedia memberikan pelayanan kesehatan yang aman, anti diskriminasi sesuai dengan standar rumah sakit.
"Bersedia melakukan fungsi sosial dengan mendahulukan UGD tanpa uang muka. Bersedia melakukan sistem rujukan sesuai UU yang berlaku. Apabila melanggar saya siap terima konsekuensinya, berupa pencabutan izin rumah sakit yang dipimpin. Rumah sakit juga akan segera memperbaiki bagian informasi agar tidak terjadi lagi kesalahan," jelas Fransisca Dewi dalam surat itu.
Dalam konferensi pers di RS Mitra Keluarga Kalideres, Senin, 11 September 2017 lalu, Fransisca Dewi, menyatakan permohonan maaf dan turut berduka atas meninggalnya Tiara Debora.
“Kami akan mengembalikan biaya perawatan yang telah dikeluarkan keluarga untuk perawatan Debora di UGD RS Mitra Keluarga,” kata Fransisca. Dalam kesempatan itu, Fransisca juga mengemukakan dari 12 RS Mitra Keluarga yang ada di Jabodetabek dan pulau Jawa, hanya ada satu RS Mitra Keluarga yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.(wwn/DBS)
