Jakarta - Keinginan Presiden Joko Widodo agar Kementerian dan Lembaga mengurangi belanja impor mendapat dukungan dari Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Bahkan dirinya sudah mengingatkan sejak Agustus 2021 lalu terkait hal itu.
Ketika itu, LaNyalla memang mengulas tentang kehadiran banyak marketplace kelas besar di Indonesia, dimana produk yang dijual didominasi produk impor. Sementara anak bangsa kita hanya menjadi drop shipper atau penjual saja di lapak tersebut.
Sebagai amanat kedaulatan, negara harus hadir untuk memastikan bahwa dominasi produk yang ada di market place bukan barang impor tetapi memberi ruang, sekaligus memastikan market size ada bagi produk lokal.
“Saat sidang bersama DPR dan DPD 16 Agustus 2021, Presiden dan Wapres hadir, saya sampaikan dalam pidato saya, bahwa marketplace besar, sekelas unicorn yang ada di Indonesia, faktanya didominasi barang impor dari Tiongkok,” tandas LaNyalla, Minggu, 27 Maret 2022.
- Baca Juga: Tetapkan 1 Maret Hari Kedaulatan, Ketua DPD RI Apresiasi Inisiasi Sri Sultan Hamengkubuwono X
- Baca Juga: Dewan Energi Nasional Minta Dukungan Ketua DPD RI Soal PLTN
Soal itu, tambah mantan Ketua KADIN Jatim itu, perlu ia sampaikan, karena Presiden Jokowi sangat mendorong unicorn dan decacorn tumbuh di Indonesia. Tetapi perlu digarisbawahi, bahwa mereka juga menjadi penyumbang besar masuknya barang-barang impor.
“Penjualnya orang lokal, produknya impor. Ini tentu membuat prihatin, mengingat nilai transaksi belanja online kita tahun 2020, mencapai angka di kisaran 266 triliun rupiah. Dari angka itu, para penjual hanya mengambil margin dari harga jual, sementara nilai tambah utamanya ada pada produsen di luar negeri,” jelasnya.
- Baca Juga: Temui Ketua DPD RI, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Keluhkan Kelangkaan Minyak Goreng
- Baca Juga: Ketua DPD RI Dukung Jatim Jadi Pilot Project e-Perda
Apalagi para decacorn ini semakin membesar di Indonesia. Bahkan ada yang sudah merger, seperti Gojek dan Tokopedia. “Mereka juga siap-siap IPO untuk menjaring dana publik. Tapi fakta, isi di dalamnya masih lebih banyak barang impor,” imbuh LaNyalla.
“Sebagai amanat kedaulatan, negara harus hadir untuk memastikan bahwa dominasi produk yang ada di market place bukan barang impor. Tetapi memberi ruang, sekaligus memastikan market size ada bagi produk lokal. Jangan dipaksa masuk, tetapi market size-nya sudah dikapling barang impor yang lebih murah,” pungkasnya. []
