Jakarta - Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) d Kabinet Kerja 2014-2019, Siti Nurbaya Bakar, datang ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 22 Oktober 2019, pagi.
Siti Nurbaya juga mengenakan kemeja putih lengan panjang dipadu dengan celana panjang hitam tidak berkomentar mengenai pemanggilannya tersebut.
Politikus Partai Nasdem, itu hanya melampaikan tangan kepada wartawan. Ia adalah kader kedua Nasdem yang dipanggil Presiden Jokowi pada hari ini, 22 Oktober 2019, seperti dilansir "Antara".
Siti Nurbaya adalah orang kelima yang menemui Presiden Jokowi pada hari ini. Sebelumnya sudah ada mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mendatangi Istana Kepresidenan, mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, mantan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, anggota Komisi VI DPR dari fraksi PDI Perjuangan Juliari Batubara yang telah merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta.
Pada Senin (21/10), Presiden Jokowi sudah memanggil 11 orang ke istana kepresidenan. Mereka adalah Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, CEO dan pendiri Gojek Nadiem Makarim, Komisaris Utama NET Mediatama Televisi Wishnutama, pendiri Mahaka Group Erick Thohir, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.
Selanjutnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, mantan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo, Komisaris PT Adhi Karya Fajrul Rachman, dan staf khusus Mensesneg Nico Harjanto.
Presiden Joko Widodo akan mengumumkan susunan kabinet lengkapnya pada Rabu (23 Oktober 2010) pagi dan dilanjutkan dengan pelantikan pada hari yang sama.
Presiden Jokowi dalam media sosial resminya, susunan kabinet pemerintahan periode mendatang sudah rampung. Mereka terserak di semua bidang pekerjaan dan profesi: akademisi, birokrasi, politisi, santri, TNI dan polisi.
Presiden mengatakan para menteri terpilih adalah sosok yang inovatif, produktif, pekerja keras, serta tidak terjebak rutinitas yang monoton.
Tugas mereka adalah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan tapi memastikan masyarakat menikmati pelayanan dan hasil pembangunan. []
