UNTUK INDONESIA
Sikut-sikutan Cawagub DKI, Prabowo Diminta Terlibat
Sengketa jatah kursi calon Wakil Gubernur (cawagub) DKI Jakarta antara Partai Gerindra dan PKS terus memanas. Prabowo Subianto diminta terlibat.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersiap mengikuti rapat bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 11 November 2019, membahas rencana kerja Kemhan tahun 2020 beserta dukungan anggarannya.(Foto: Antara/Aditya Pradana Putra/ama)

Jakarta - Sengketa jatah kursi calon Wakil Gubernur (cawagub) DKI Jakarta antara Partai Gerindra dan PKS terus memanas, dipastikan melewati tahun 2019. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden PKS Sohibul Iman diharapkan turun tangan.

"Ketua Umum (Gerindra dan PKS), harus turung tangan karena (masalah) itu tidak bisa dinilai pada level DKI," kata peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro kepada Tagar, Jakarta, Selasa 31 Desember 2019.

Jika PKS yang mendapatkan kursi wagub, lalu Gerindra dapat apa? Politik praktis ya begitu, saling menguntungkan sesama politik.

Menurut Zuhro, sosok ketua umum mampu mendinginkan suasana dalam perselisihan pengganti Sandiaga Uno di kursi cawagub DKI Jakarta. Sebab itu diperlukan keterlibatan Prabowo dan Sohibul terkait hal ini.

Zuhro menegaskan tidak ada lagi jalan tengah. Semuanya kembali kepada Prabowo maupun Sohibul yang berbicara terkait kesepakatan Gerindra dan PKS sebagai partai yang berhak mengusung nama cawagub pendamping Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kedua pemimpin partai tersebut, kata Zuhro, harus menjalin kompromi untuk memperjelas jatah kongkrit masing-masing partai. "Jika PKS yang mendapatkan kursi wagub, lalu Gerindra dapat apa? Politik praktis ya begitu, saling menguntungkan sesama politik," katanya.

Bila agenda pertemuan kedua pemimpin partai sulit terlaksana, menurut Zuhro harus ada pihak yang menjembatani. Zuhro memberikan contoh rekonsiliasi selepas Pemilihan Presiden 2019 antara kubu Prabowo Subianto dan kubu Joko Widodo berhasil dilakukan atas uluran tangan Ketua BIN, Budi Gunawan.

"Kalau tidak bersepakat, keduanya merugi, Gerindra engga dapat, PKS juga engga dapat," katanya

Zuhro menilai, deadlock antara PKS dan Gerindra selama setahun lebih soal cawagub DKI mencerminkan komunikasi kedua partai tidak berlangsung baik. Padahal, komunikasi dalam bentuk kompromi dapat memperkecil perbedaan dan perselisihan.

"Kuncinya ada di partai pengusung (PKS dan Gerindra), kalau mereka tidak bersepakat, sampai kapan pun tidak akan muncul wagub DKI," tutur dia. []

Berita terkait
Partai Lain Khawatir Kursi Wagub DKI Ditempati PKS?
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menilai ada kekhawatiran dari partai lain bila kursi Wakil Gubernur DKI ditempati kader PKS. Kenapa?
PKS Ingatkan Posisi Wagub DKI, Anies Lempar ke DPRD
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melempar ke DPRD soal posisi Wakil Gubernur DKI yang tidak kunjung terisi. Dia diingatkan Fraksi PKS.
Sandiaga Uno Tolak Kembali Jadi Wagub DKI
Mantan Wakil Gubernur (wagub) DKI Jakarta Sandiaga Uno menegaskan dirinya menolak kembali menduduki kursi wagub.
0
Kenapa Publik Salahkan Anies Baswedan Atas Banjir di Jakarta
Kenapa publik ramai-ramai menyalahkan Anies Baswedan atas banjir yang terjadi beruntun tahun 2020 ini?