Makassar - Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin resmi dilantik oleh MPR pada Minggu 20 Oktober 2019.
Setelah dilakukan pelantikan, Senin 21 Oktober rencananya Presiden Jokowi akan mengumumkan menteri yang akan membantunya di periode 2019-2024.
Pengamat pemerintahan Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Luhur Prianto mengatakan, untuk calon menteri Jokowi khususnya putra daerah Sulsel tetap terbuka. Tapi dengan model kabinet kompromi, maka aransemen partai politik sangat menentukan.
Syaratnya, figur yang di-endorse juga bisa akseptable di kalangan koalisi pendukung pemerintah
"Artinya, kalau putra Sulsel mau menjadi menteri, ia harus bertarung dulu di internal partai politiknya. Dan juga ada dukungan jalur-jalur non-partai, sebagai variabel pembeda," kata Luhur, akademisi Universitas Muhammadiyah Makassar tersebut kepada Tagar.
Luhur menyebut, dengan arah kabinet persatuan, akses bagi tokoh-tokoh profesional semakin sempit. Power sharing berbasis partai politik sungguh tidak menguntungkan putra-putra terbaik Sulsel. Mereka umumnya bukan elite strategis di partai politik.
"Pak Amran Sulaiman dan Pak Syafruddin tentu harus bertarung dengan usungan partai politik, untuk dipilih kembali. Begitu pun dengan mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo sebagai pendatang baru di Partai Nasdem ia harus berkompetisi secara internal dulu," jelasnya.
Selain itu, penentuan jatah menteri putra Sulsel adalah faktor mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun menurut dia, harus dipastikan dulu sikap politik dari Jusuf Kalla.
"Saya kira juga pemilik saham kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Syaratnya, figur yang di-endorse juga bisa akseptable di kalangan koalisi pendukung pemerintah," jelas Luhur.[]
