Sidang Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Uighur Pengacara London

Pengacara London gelar Tribunal Uighur untuk menyelidiki tuduhan kejahatan kemanusiaan terhadap warga minoritas di Xinjiang
Ilustrasi: Protes warga Uighur di luar negeri terhadap pemerintah China (Foto: dw.com/id)

Jakarta - Sidang independen pengacara London, Inggris, digelar untuk mendengarkan kesaksian dan bukti-bukti tuduhan kejahatan kemanusiaan terhadap warga Uighur dan minoritas lain di China.

Sebuah panel yang terdiri dari para pengacara, pakar hak asasi manusia (HAM), pakar kedokteran, pendidikan, dan antropologi di Inggris akan mulai mendengarkan kesaksian dan bukti-bukti atas nasib warga Uighur di China pada Jumat, 4 Juni 2021.

Panel yang menamakan diri Mahkamah Uighur atau Uyghur Tribunal ini mengatakan bahwa sembilan juri akan mendengar kesaksian langsung dugaan kejahatan di wilayah Xinjiang, di sebelah barat laut China, termasuk dugaan sterilisasi paksa, penyiksaan, penghilangan paksa, dan kerja paksa.

Sementara pemerintah Beijing meradang dan menyebut panel tersebut sebagai "mesin pembuat kebohongan."

peta xinjiangPeta Xinjiang di China (Foto: dw.com/id)

Meski ini bukan organisasi yang didukung oleh pemerintah Inggris, Uyghur Tribunal berencana menggelar dengar pendapat untuk mendengarkan kesaksian untuk mencari tahu apakah Beijing telah melakukan genosida atau kejahatan kemanusiaan terhadap warga Uighhur dan etnis muslim lainnya di China.

Sidang ini akan diketuai oleh pengacara hak asasi manusia Geoffrey Nice yang sebelumnya memimpin tuntutan terhadap mantan Presiden Serbia Slobodan Milosevic. Mereka juga berharap keputusan yang nantinya dihasilkan akan dijadikan tambahan pertimbangan oleh pemerintah Inggris dalam bersikap menghadapi masalah ini.

1. Gelar Kesaksian Warga Exil

Pada hari Jumat, sidang ini akan mendengarkan tiga saksi termasuk seorang perempuan yang mengatakan dipaksa melakukan aborsi, mantan dokter yang berbicara tentang kejamnya kebijakan pengendalian kelahiran, dan seorang mantan tahanan yang mengatakan telah "disiksa siang dan malam" oleh tentara China saat dipenjara di daerah perbatasan terpencil.

Seorang saksi bernama Bumeryem Rozi yang juga adalah ibu dari empat anak mengatakan kepada Kantor Berita AP bahwa pihak berwenang di Xinjiang menangkapnya bersama para perempuan lain yang juga tengah hamil untuk menggugurkan anak kelimanya pada tahun 2007. Dia mengatakan terpaksa menurut karena takut pihak berwenang menyita rumah dan barang-barangnya serta membahayakan keluarganya.

Seorang warga minoritas Uighur memegang spandukGerbang yang secara resmi dikenal sebagai pusat pendidikan keterampilan vokasi di Dabancheng, di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang, China, 4 September 2018 (Foto: voaindonesia.com - REUTERS/Thomas Peter)

"Saya (saat itu) hamil 6,5 bulan …. Polisi datang, satu orang Uighur dan dua orang China. Mereka memasukkan saya dan delapan perempuan hamil lainnya ke dalam mobil dan membawa kami ke rumah sakit,'' tutur Rozi, 55, dari rumahnya di Istanbul, Turki.

"Pertama mereka memberi saya pil dan menyuruh saya meminumnya. Jadi saya minum. Saya tidak tahu apa itu,'' lanjutnya. "Setengah jam kemudian, mereka menusukkan jarum ke perut saya. Dan beberapa saat setelahnya saya keguguran."

Semsinur Gafur, mantan dokter kandungan-ginekologi di sebuah rumah sakit desa di Xinjiang pada 1990-an, mengatakan dia dan dokter perempuan lain biasa pergi dari rumah ke rumah dengan mesin ultrasound untuk memeriksa apakah ada yang hamil.

"Jika ada rumah tangga memiliki kelahiran lebih dari yang diizinkan, mereka akan meruntuhkan rumah itu ... Mereka akan meratakan rumah, menghancurkannya,'' Gafur menceritakan kehidupannya saat itu.

2. Kecaman Keras dari China

Pemerintah China tampaknya tidak lagi menahan diri untuk melontarkan kecaman keras atas sidang ini.

"Ini bahkan bukan pengadilan atau pengadilan khusus yang sebenarnya, tetapi hanya mesin khusus yang menghasilkan kebohongan," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, pekan lalu. "Itu didirikan oleh orang-orang dengan motif tersembunyi dan tidak punya bobot atau otoritas. Ini hanya pertunjukan opini publik yang serampangan yang berkedok hukum," kata Zhao Lijian kepada wartawan.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menuduh China melakukan genosida di Xinjiang. Inggris telah menolak untuk menggunakan sebutan itu, tetapi pada bulan lalu Inggris bersama AS dan Jerman menyerukan Beijing untuk mengakhiri penindasan terhadap minoritas Uighur.

3. Sidang Tanpa Kekuatan Hukum

Wakil ketua panel tersebut, Nick Vetch, menolak mengomentari serangan dari pemerintah China atas sidang yang digelar. Vetch mengatakan pekerjaannya "tidak memihak", dan berdasarkan pada bukti-bukti yang telah dan akan dikumpulkan.

unjuk rasa uighur eropaPara pengunjuk rasa di Uni Eropa mengecam perlakuan China terhadap Uighur di Xinjiang (Foto: dw.com/id)

"Sidang ini adalah upaya independen dan akan menangani bukti, dan hanya bukti," ujar Vetch. "Kami telah mengundang RRC untuk memberi kami bukti apa pun yang mereka miliki. Sejauh ini kami tidak menerima apa pun dari mereka."

Persidangan ini berencana menyampaikan laporannya pada bulan Desember 2021, dan meskipun putusannya nanti tidak memiliki kekuatan hukum, para anggota panel berharap dapat menarik perhatian internasional dan memacu tindakan yang mungkin dilakukan.

"Masing-masing negara-negara, lembaga internasional, perusahaan komersial, seni, medis dan pendidikan serta para individu dapat menentukan bagaimana (mereka akan) menerapkan penilaian pengadilan ini, apa pun itu," kata panel tersebut.

Tribunal ini didirikan atas permintaan Kongres Uighur Sedunia, kelompok terbesar yang mewakili warga Uighur di pengasingan, yang melobi komunitas internasional untuk mengambil tindakan terhadap China atas dugaan pelanggaran di Xinjiang [ae/hp (AFP, AP)]/dw.com/id. []

Berita terkait
PBB Minta Izin China Selidiki Situasi Uighur di Xinjiang
PBB minta akses penuh ke kawasan Xinjiang di China barat laut untuk menyelidiki situasi warga Muslim Uighur dan minoritas Muslim etnis Turk
Selandia Baru Tolak Label Genosida Perlakuan China ke Uighur
Selandia Baru, 5 Mei 2021, enggan memberi label perlakuan China terhadap minoritas Muslim Uyghur sebagai genosida
China Vonis Mati Dua Mantan Pejabat Uighur
Dituduh terlibat kegiatan separatis, dua mantan pejabat minoritas Islam Uighur di Xinjiang divonis mati dan menerima suap
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.