Sertifikasi Tanah Wakaf Mengubah Aset Keagamaan Menjadi Aset Produktif

Menteri ATR/BPN menyampaikan, tanah merupakan salah satu aset negara yang penting dan perlu dijaga keberadaannya.
Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil. (Foto: Tagar/Kementerian ATR/BPN)

TAGAR.id, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil hadir sebagai narasumber pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Al Jam’iyatul Washliyah, pada Sabtu (11/06/2022) di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta. 

Adapun bahasan yang disampaikan pada pertemuan ini adalah terkait peran Kementerian ATR/BPN dalam percepatan sertipikasi tanah wakaf.

Dalam sambutannya, ia menyampaikan, tanah merupakan salah satu aset negara yang penting dan perlu dijaga keberadaannya. Pada organisasi seperti Al Jam’iyatul Washliyah yang memiliki banyak aset tanah perlu dilakukan penyertipikatan tanah wakaf. Tujuannya, untuk menjaga keamanan organisasi ke depan agar tidak terjadi sengketa.


Saya berharap dengan hadirnya Bapak di sini seluruh jamaah Al Jam’iyatul Washliyah sadar akan pentingnya legalisasi aset untuk tanah wakaf.


“Saya tahu banyak tanah wakaf milik Al Jam’iyatul Washliyah yang belum bersertipikat. Mungkin dulu orang tidak berani untuk mempersoalkan tanah wakaf, tetapi ketika melihat banyak kasus mengenai sengketa tanah wakaf, sekarang kita harus sadar jika hal tersebut sangat penting sekali. Bagaimana kita menjadikan aset keagamaan menjadi aset yang produktif dengan melakukan percepatan sertipikasi tanahnya,” ujar Sofyan A. Djalil.

Untuk mempercepat penyertipikatan tanah wakaf milik Al Jam’iyatul Washliyah, Menteri ATR/Kepala BPN menyarankan agar seluruh Pimpinan Cabang Al Jam’iyatul Washliyah di setiap daerah membuat tim wakaf.

“Tim wakaf ini nanti bisa dikumpulkan anak-anak muda yang mau membantu mengumpulkan data dan persyaratan yang dibutuhkan. Kemudian, nanti tim tersebut datang ke Kantor Pertanahan untuk proses pembuatannya,” saran Sofyan A. Djalil.

Ia juga menambahkan jika proses penyertipikatan tanah wakaf sangat mudah. "Jika wakifnya tidak diketahui bisa mencari dua orang saksi, di mana dua orang saksi tersebut tugasnya adalah menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan aset wakaf," ujarnya.

"Untuk nadzir, jika tidak ada, bisa mengangkat nadzir sementara sebelum nanti dapat pengesahan dari Badan Wakaf Indonesia. Kalau itu masjid, angkat pengurus masjid saja, yang paling penting kalau sudah bersertipikat tanah wakaf maka itu sudah tidak bisa dialihkan lagi dan tercatat di Kantor Pertanahan sebagai aset wakaf," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Al Jam’iyatul Washliyah, Masyhuril Khamis menuturkan terima kasih kepada Menteri ATR/Kepala BPN yang telah memberikan informasi mengenai sertipikasi tanah wakaf.

“Terima kasih kepada Bapak Sofyan A. Djalil, atas penjelasan dan informasi yang disampaikan. Saya berharap dengan hadirnya Bapak di sini seluruh jamaah Al Jam’iyatul Washliyah sadar akan pentingnya legalisasi aset untuk tanah wakaf,” ucapnya.

Dalam kegiatan ini, dilakukan juga penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian ATR/BPN dengan Al Jam’iyatul Washliyah tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, Asistensi Pencegahan, dan Penanganan Permasalahan Pertanahan Aset Persyarikatan Al Jam’iyatul Washliyah.[]

Berita terkait
Menteri ATR/BPN Imbau Penyelesaian Kasus Pertanahan Mengutamakan Metode Mediasi
Kementerian ATR/BPN berwenang untuk menyelesaikan kasus pertanahan, yang meliputi sengketa, konflik, atau perkara tanah sesuai dengan ketentuan.
Kesepakatan HKBP dan Menteri Agraria ATR/BPN Sofyan Djalil
Pemimpin Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) bertemu Menteri Agraria ATR/BPN Sofyan Djalil membahas sengketa tanah HKBP di pusat dan lokal.
Komitmen Kementerian ATR/BPN Bersama KPK RI dalam Upaya Penyelamatan Danau Limboto
Kementerian ATR/BON memiliki peran dalam upaya penyelamatan Danau Limboto dari aspek penataan dan pemanfaatan ruang. Simak ulasannya berikut.