Selama Masa PPKM Darurat Mobilitas Masyarakat Turun

Luhut: mobilitas menurun di masa PPKM Darurat, perlu konsistensi untuk melandaikan kurva pandemi
Menko Marinves, Luhut Binsar Pandjaitan, pada Keterangan Pers Bersama mengenai Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat, 17 Juli 2021, malam, secara virtual. (Sumber: setkab.go.id/Tangkapan Layar YouTube Kemenko Marinves)

Jakarta – Menko Maritim dan Investasi (Menko Marinves), Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan bahwa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali yang diberlakukan sejak 3 Juli 2021 mampu menurunkan mobilitas dan aktivitas masyarakat.

Penurunan ini diharapkan dapat menekan laju penyebaran Covid-19 yang saat ini tengah melonjak terutama disebabkan oleh varian Delta yang memiliki tingkat penularan lebih tinggi.

“Hasil monitoring kami terhadap indikator Google Traffic, Facebook Mobility, dan Indeks Cahaya Malam telah terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat,” ujarnya dalam Keterangan Pers Bersama mengenai Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat, 17 Juli 2021, malam, secara virtual.

penjagaan ppkm darurat di medanSejumlah tentara menjaga titik penyekatan PPKM darurat untuk meredam penyebaran pandemi Covid-19 di Medan, Sumatera Utara, 15 Juli 2021 (Foto: voaindonesia.com - Binsar Bakkara/AP)

Luhut mengungkapkan bahwa penurunan mobilitas dan aktivitas yang cukup baik selama PPKM Darurat terlihat di wilayah DKI Jakarta dan Bali. PPKM Darurat ini diharapkan diterapkan secara konsisten serta diikuti juga diikuti oleh provinsi lain di Jawa-Bali.

“Saya minta teman-teman di semua tempat di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, untuk bahu-membahu dan tempat lain penjuru Tanah Air untuk melawan varian Delta ini,” kata Luhut.

Penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat ini, terang Menko Marinves, tidak langsung berdampak pada penurunan penambahan kasus, salah satunya karena adanya masa inkubasi virus.

“Hasil penelitian dari berbagai institusi dibutuhkan waktu kurang lebih 14-21 hari, untuk kemudian penambahan kasus ini bisa mulai flattening atau mulai rata dan menurun. Hal itu sangat mungkin terjadi jika kita semua konsisten terhadap pelaksanaan PPKM ini,” ujar Luhut.

Dalam keterangan persnya, Luhut juga menyampaikan, di bawah arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pemerintah terus bekerja keras sepanjang waktu untuk menangani pandemi ini. Namun ia mengakui bahwa upaya tersebut masih perlu terus dioptimalkan.

Salah satu hal yang terus dilakukan pemerintah adalah upaya menjamin ketersediaan layanan kesehatan untuk penanganan pasien COVID-19. Luhut menegaskan, upaya di sisi hilir tersebut hanyalah solusi sementara.

“Meskipun kami terus bekerja keras menambah fasilitas rumah sakit itu, hal ini hanyalah solusi sementara. Solusi permanen adalah menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan mempercepat program vaksinasi yang Presiden perintahkan berkali-kali dan mengecek berkali-kali mengenai ini agar tercipta herd immunity,” tegasnya.

ppkm darurat di baliPara petugas Satpol PP memeriksa para pengendara motor di sebuah pos pemeriksaan di tengah penerapan PPKM darurat untuk meredam pandemi virus Covid-19 di Denpasar, Bali, 8 Juli 2021 (Foto: voaindonesia.com - Firdia Lisnawati/AP)

Untuk itu, Menko Marinves meminta seluruh komponen masyarakat terus disiplin menerapkan protokol kesehatan serta berpartisipasi dalam program vaksinasi yang terus diintensifkan pemerintah.

“Saya memohon dengan sangat kerja sama dari seluruh komponen masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan ketentuan-ketentuan selama periode PPKM ini, serta mengikuti program vaksinasi yang dijalankan pemerintah selama periode PPKM ini,” kata Luhut.

Menutup keterangan persnya, Luhut yang juga merupakan Koordinator PPKM Darurat ini menyampaikan bahwa pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan PPKM Darurat yang tengah berlangsung saat ini guna memutuskan kebijakan penanganan pandemi yang akan diambil selanjutnya.

“Saat ini kami sedang melakukan evaluasi terhadap apakah PPKM dengan jangka waktu dan apakah dibutuhkan perpanjangan lebih lanjut. Kami akan laporkan kepada Presiden dan saya kira dalam 2-3 hari ke depan kita juga akan mengumumkannya secara resmi,” ujar Luhut (DND/UN)/setkab.go.id. []

Berita terkait
Penegakan Hukum PPKM Harus Tegas Namun Humanis dan Manusiawi
Mendagri Tito Karnavian tekankan penegakan hukum dalam pelaksanaan PPKM Darurat secara tegas, namun humanis dan tetap manusiawi
Pemerintah Masih Kaji Perpanjangan PPKM Darurat
Pemerintah masih kaji perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali yang akan berakhir pada 20 Juli 2021
0
Selama Masa PPKM Darurat Mobilitas Masyarakat Turun
Luhut: mobilitas menurun di masa PPKM Darurat, perlu konsistensi untuk melandaikan kurva pandemi