Jakarta - Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Jokowi (Seknas Jokowi), Dedy Mawardi, mengatakan tidak ada relawan yang rebutan jabatan komisaris dan direksi di perusahaan BUMN.
Ia menyebut jikapun ada relawan Jokowi yang meminta jabatan di BUMN, Itu hanya klaim satu atau dua organ relawan yang belum tentu juga untuk kepentingan banyak relawan.
Kalau sudah ada yang ditugaskan sebagai komisaris seharusnya bekerja keras untuk membantu pemerintah.
"Masih banyak relawan tetap bekerja membantu program pemerintah di tengah pandemi Covid-19 ini walaupun belum ditugaskan sebagai komisaris di BUMN," ujar Dedy.
Ia meminta relawan jangan terpaku pada tuntutan sempit dan hanya mementingkan kelompok organnya saja.
Erick Thohir dan Jokowi. (Foto: Instagram/Erick Thohir)"Kalau sudah ada yang ditugaskan sebagai komisaris seharusnya bekerja keras untuk membantu pemerintah mengatasi masalah bukan malah membuat gaduh saja," katanya.
Seperti diketahui, Sekretaris Jenderal Pro Jokowi (Projo), Handoko, mengingatkan, Menteri BUMN Erick Thohir bahwa pendukung Jokowi memiliki kompetensi yang memadai untuk ditempatkan pada posisi komisaris ataupun direksi di perusahaan pelat merah.
Menurut Handoko, hingga saat ini jumlah komisaris dan direksi BUMN dari relawan Jokowi masih sangat sedikit.
"Pak Erick sepertinya menganggap para pendukung dari relawan tidak kompeten, tidak layak, dan bakal menyusahkan BUMN," kata Handoko dalam keterangannya di Jakarta Jumat, 30 Oktober 2020.
Handoko pun meminta Menteri Erick Thohir berkonsultasi dengan Presiden Jokowi tentang kompetensi para pendukung, yang sudah bersama sejak 2012.
"Presiden Jokowi akan menunjukkan kompetensi itu. Mungkin Pak Erick belum mengetahuinya," ujar Handoko.
Handoko menilai jumlah komisaris dan direksi dari kalangan relawan non partai harusnya diperbanyak.
Pernyataan Handoko kemudian menggelinding dan ditanggapi beberapa pengurus partai politik. Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade menilai tidak ada jaminan kinerja dapat meningkat jika relawan semakin banyak di jajaran BUMN.
"Ya tentu tidak ada jaminan ya kinerja BUMN akan meningkat kalau seandainya relawan Projo semakin banyak," kata Andre kepada wartawan, Jumat, 30 Oktober 2020.
Menurut Andre, Menteri BUMN Erick Thohir selama ini sudah berusaha mengakomodir relawan pendukung Jokowi. Baik itu relawan dari partai maupun non partai.
"Sebagai anggota Komisi VI DPR RI. Saya sudah melihat bahwa sebenernya Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN sudah mencoba mengakomodir relawan dan pendukung Pak Jokowi, baik dari relawan maupun dari partai pendukung Pak Jokowi," kata Andre.
Hal senada disampaikan anggota DPR Fraksi PKB, Faisol Riza. Ia mengatakan sudah banyak relawan yang menduduki jabatan komisaris maupun direksi di BUMN.
"Malah kader partai politik yang justru kurang," kata Faisol kepada wartawan, Jumat, 30 Oktober 2020.
Ketua DPP PKB ini tidak mempermasalahkan permintaan Projo tersebut. Ia mengingatkan pengambilan keputusan ada di tangan Presiden Jokowi.
"Nggak apa-apa namanya juga orang minta, tergantung Pak Jokowi dan Pak Menteri mau kasih nggak," ucap Faisol.
Lebih lanjut, Faisol menuturkan pendukung Jokowi bukan hanya Projo dan relawan. Ia mengatakan, saat ini, hampir semua partai politik adalah pendukung Jokowi.
"Pendukung Jokowi itu bukan hanya Projo dan relawan, hampir semua partai politik juga pendukung Jokowi. Sekarang ini yang di luar kekuasaan hanya tiga partai saja," ujarnya.
Faisol tak menampik bahwa para pendukung harus diutamakan. Namun, sebut dia, harus tetap memperhatikan aspek profesionalisme dan kapasitas yang ada.
Ia menegaskan kursi komisaris atau direksi BUMN bukan imbalan bagi pendukung Jokowi. Menurutnya, posisi tersebut harus membuat program Jokowi semakin maksimal dalam membangun BUMN.
"Pembagian kursi komisaris atau direksi bukan imbalan, tapi justru harus mendukung dan menjaga program presiden di BUMN berjalan maksimal, yaitu membangun BUMN yang kompetitif sehingga bersaing di tingkat regional maupun global," ujarnya. []
