Jakarta - Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Pekerja Seks diperingati setiap tanggal 17 Desember setiap tahunnya. Peringatan ini, awalnya ditujukan untuk korban Green River, pembunuh di Seattle Washington, Amerika Serikat (AS) yang kemudian bekermbang menjadi sebuah hari peringatan internasional tahunan.
Peringatan "The Day To End Violence Against Sex Workers" tersebut, juga menyorot kejahatan rasial yang dilakukan terhadap pekerja seks di seluruh dunia, serta untuk menghalus stigma buruk dan diskriminasi mengenai pekerja seks.
Ilustrasi Pekerja seks. (Foto:Tagar/Pixabay/Tero Vesalainen)
Namun, banyak yang tidak mendukung pekerja seks untuk mendapatkan haknya. Termasuk, kaum feminis yang menolak untuk mendukung hari peringatan ini dan menentang adanya prostitusi.
Aksi meniadakan diskriminasi pekerja seks pernah dilakukan pada tanggal 2 Juni 1975, dimana sekitar 100 pekerja seks di Lyon, Perancis melakukan perlawanan terhadap polisi. Pasalnya, mereka cenderung lebih sering melakukan pelecehan dan penangkapan dibanding memecahkan permasalahan yang dialami oleh para pekerja seks.
Indonesia memiliki organisasi yang berisikan pekerja seks, yaitu Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI). Organisasi ini, merupakan perkumpulan yang keanggotaannya individual sebagai wadah bagi pekerja seks perempuan, waria dan laki-laki.
- Baca juga : Sejarah Hari Juang Kartika atau Hari Infanteri 15 Desember
- Baca juga : Sejarah Hari Nusantara 13 Desember
- Baca juga : Sejarah Hari Bhakti Transmigrasi 12 Desember
Tujuan pembetukan OPSI, untuk memperjuangkan terpenuhinya hak-hak konstitusi pekerja seks sebagai warga negara, menghilangkan stigma terhadap pekerja seks, mendorong terlibatnya pekerja seks secara penuh dan bermakna dalam penanggulan HIV - AIDS hingga ke level pengambilan kebijakan mengenai pekerjaan dan kehidupan pekerja seks.
Di Indonesia, Tak jarang pekerja seks dipandang dengan stigma negatif. Walaupun ada hukum pidana bagi penyedia jasa seks dan tempat prostitusi (mucikari) dan peraturan daerah bagi pengguna dan pekerja seks, namun semua kebijakan itu tidak berpihak pada pekerja seks. []
(Risma Dewi Indriani)
