Jakarta – Hari Anti Sunat Perempuan Internasional atau biasa disebut dengan Hari Internasional Nol Toleransi Sunat Perempuan (International Day of Zero Tolerance to Female Genital Mutilation) diperingati pada tanggal 6 Februari setiap tahunnya.
Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak bahaya sunat perempuan dan sekaligus sebagai upaya yang terus menerus untuk menghilangkan praktik sunat perempuan diseluruh dunia.
UNICEF merupakan lembaga yang menentang praktik Female Genital Mutilation (FGM) atau lebih dikenal dengan 'sunat perempuan'. Menurutnya praktik seperti ini termasuk pelanggaran terhadap hak anak dan perempuan.
Sunat atau khitan pada perempuan atau disebut dengan Mutilasi genital perempuan/Female Genital Mutilation (FGM) adalah semua prosedur yang melibatkan tindakan mengubah atau melukai alat kelamin perempuan untuk alasan non-medis.
Dalam masyarakat tertentu, praktik ini dilakukan oleh seorang tukang sunat tradisional ataupun klinik sunat perempuan modern yang melibatkan pengangkatan atau pemotongan labia dan klitoris dengan pisau kecil atau alat khusus lainnya.
Menurut PBB dan WHO, sunat perempuan mencerminkan ketimpangan gender yang mengakar, sekaligus bentuk ekstrem diskriminasi terhadap perempuan dan anak-anak perempuan. Menurutnya sunat perempuan sama sekali tak mempunyai manfaat untuk kesehatan. Justru sebaliknya, memiliki efek membahayakan, bahkan sampai kematian.
Oleh karena itu, Praktik sunat perempuan ini telah diakui secara internasional sebagai pelanggaran hak asasi perempuan dan anak perempuan. Hal ini didukung dengan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Swiss Medical Weekly pada Januari 2011 lalu.
Penelitian ini menemukan bahwa sunat perempuan memiliki dampak berbahaya yaitu dapat berupa infeksi berkelanjutan, luka kronis, berkembangnya kista, kesulitan buang air kecil, sulit menstruasi, komplikasi saat melahirkan, pembuahan fatal, sampai ketidakmampuan untuk hamil.
Tak hanya itu, praktik ini juga melanggar hak-hak perempuan di bidang kesehatan, keamanan dan integritas fisik, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan, dan hak untuk hidup jika dampaknya berupa kematian.
Indonesia sendiri merupakan penyumbang 50 persen dari 200 juta perempuan yang disunat. Praktik sunat perempuan memang sudah lama terjadi di Indonesia, selain karena alasan keagamaan, sunat perempuan juga merupakan tradisi khas Indonesia.
Praktik sunat perempuan di Indonesia sempat menuai pro dan kontra. Dalam pandangan Islam, ada dua pendapat tentang sunat pada perempuan. Ada yang berpendapat hukumnya sunnah, ada pula yang berpendapat hukumnya wajib.
Dalam Islam, sunat perempuan sama halnya dengan sunat laki-laki. Sunat perempuan dilakukan untuk membersihkan kotoran yang bias menimbulkan penyakit-penyakit yang lain, tidak dengan memotong klitoris perempuan, melainkan hanya membersihkan bagian vagina dan membuka selaput yang ada pada klitorisnya.
Di Indonesia, sunat pada perempuan dilakukan saat masih usia bayi. Sunat pada bayi tidak memotong klitoris melainkan hanya merobek klitorisnya agar saat besar nanti bias tumbuh keatas. Praktik ini hanya boleh dilakukan oleh dokter, bidan atau perawat dengan ketentuan yang telah diatur dalam permenkes.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengkonfirmasi langsung kepada Dirjen Kementerian Kesehatan. Setelah berdialog, diketahui bahwa penerbitan permenkes mengenai larangan praktik sunat perempuan tersebut dilatarbelakangi oleh data yang dipaparkan WHO. Pada saat itu MUI menjelaskan bahwa, praktik khitan di Indonesia tidak menyebabkan korban.
Oleh karena itu MUI menyatakan bahwa sunat perempuan boleh dilakukan asal tidak menyimpang dari ketentuan syariah. MUI juga menegaskan, khitan perempuan cukup dilakukan dengan menghilangkan selaput (jaldah, praeputium atau kulup) yang menutupi klitoris.
(Viona)
