Jakarta - Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, menegaskan bahwa kader partainya telah diperintahkan Ketua Dewan Kehormatan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menarik diri dari kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi.
Dirinya menampik isu yang mengatakan Partai Demokrat menarik diri dari Badan Pemenangan (BPN) Prabowo-Sandiaga. Menurutnya, partai biru itu akan tetap berada di koalisi hingga akhir kompetisi Pilpres 2019.
"SBY memerintahkan kader-kadernya untuk menarik diri dan tidak melibatkan diri ke dalam kegiatan-kegiatan yang inkonstitusional, apabila ada," kata Ferdinand saat dihubungi Tagar News, Jumat 19 April 2019.
"Partai Demokrat tetap berada di dalam Koalisi Adil Makmur. tetap mendukung Prabowo-Sandi dan akan tetap menyelesaikan kompetisi ini hingga akhirnya nanti," imbuhnya.
Perintah SBY, kata Ferdinand, muncul karena banyaknya acara dan agenda relawan Prabowo-Sandi yang dilaksanakan di luar agenda koalisi. Hal itu dikhawatirkan bakal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Ketika ditanya apakah kegiatan yang dimaksud SBY ada hubungannya dengan isu People Power yang saat ini berkembang, politisi demokrat yang merupakan juru bicara BPN itu mengaku belum bisa menilai, apakah kegiatan tersebut belum inkonstitusional atau tidak.
"Kita diinstruksikan untuk tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang tidak dalam agenda BPN. Karena, banyak kan organ-organ yang bikin acara, ada relawan dan segala macam. Jadi partai Demokrat dilarang melibatkan diri disitu, karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," tegas Ferdinand.
"People Power yang dibicarakan Amien Rais kan belum tentu inkonstitusional. Jadi nanti kita akan melihat, mana nanti yang inkonstitusional, ya tentu kita tidak akan ikut, mana yang konstitusional, tentu kita akan berada di sana, dalam rangka membela Prabowo-Sandi," pungkas Ferdinand Hutahaean.
Diketahui sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang juga menjabat Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengaku akan menggerakkan massa melalui people power jika menemukan kecurangan saat Pemilu 2019.
Amien menyerukan people power jika ada kecurangan di Pemilu 2019, bukan mengikuti mekanisme seharusnya dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kalau sampai nanti terjadi kecurangan, sifatnya terukur, sistematis dan masif, ada bukti, itu kita enggak akan ke MK, enggak ada gunanya, tapi kita langsung people power!" kata Amien Rais di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu 13 Maret 2019.
Baca juga:
