SBY Disebut Kendalikan Pencurian Uang Negara, Ini Respon Demokrat

Partai Demokrat meradang setelah SBY disebut sebagai bagian dari skandal Bank Century.
Mantan Presiden RI ke-6 sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat melantik pengurus DPD Partai Demokrat DIY dan DPC kabupaten/kota se-DIY secara serentak di JEC Yogyakarta, Senin (9/4). SBY berpesan agar pengurus dan kader Partai Demokrta menjaga dan mengawal UUK DIY untuk kesejahteraan rakyat. UU 13/12 tersebut diundangkan saat SBY menjabat sebagai presiden. (Ans)

Jakarta, (Tagar 13/9/2018) - Partai Demokrat meradang setelah sebuah media asing bernama Asia Sentinel menurunkan tulisan panjang mengenai konspirasi besar di zaman Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam laporan Asia Sentinel, SBY disebutkan berada dibalik pencurian uang negara sebesar 12 miliar dollar dalam skandal Bank Century.

Ferdinand Hutahaean, Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, mengatakan apa yang ditulis Asia Sentinel tidak lebih dari sebuah halusinasi yang buruk. "Mengarang sebuah cerita dengan kisah-kisah fiktif yang diolah sebagai seolah kebenaran," ujar Ferdinand kepada Tagar News, Kamis (13/9).

Ferdinand mengatakan dalam proses penyelidikan skandal Bank Century, fakta-fakta tidak satupun mengaitkan dengan SBY, dengan Partai Demokrat maupun demgan orang Demokrat. "Robert Tantular pemilik Century juga tidak dikenal oleh SBY. Jadi semua yang disampaikan itu adalah fitnah yang omong-kosong," katanya.

Ia melanjutkan apa yang ditulis Asia Sentinel merupakan motif politik. "Ada konspirasi pihak-pihak tertentu yang merasa kepentingannya akan terganggu jika Prabowo menjadi presiden, arahnya ke sana. Kami duga ini ada konspirasi kepentingan uang dari Cina yang merasa akan terganggu. Maka target mereka adalah mengalahksn Prabowo dengan menyerang SBY. Ini politik," kata Ferdinand.

Ferdinand menambahkan Partai Demokrat belum menentukan menyikapi pemberitaan Asia Sentinel tersebut.

Seperti diketahui, laporan Asia Sentinel, Selasa (11/9), menurunkan artikel mengenai konspirasi yang melibatkan SBY dalam skandal Bank Century. Tulisan tersebut berdasar hasil investigasi tentang konspirasi di balik Bank Century hingga menjadi Bank Mutiara yang akhirnya jatuh ke tangan J Trust. Artikel ini ditulis langsung oleh pendiri Asia Sentinel, John Berthelsen.

Baca Juga:Media Asing Beberkan Konspirasi Pencurian Uang Negara yang Dikendalikan SBY 

Berthelsen menulis berdasarkan laporan investigasi setebal 488 halaman sebagai gugatan Weston Capital International ke Mahkamah Agung Mauritius, pekan lalu. Artikel berjudul Indonesia’s SBY Government: ‘Vast Criminal Conspiracy' itu mengungkap 30 pejabat Indonesia yang terlibat skema pencurian uang dan mencucinya di bank-bank mancanegara, termasuk beberapa bank di Indonesia.

Laporan hasil investigasi itu tak bisa dianggap main-main karena merujuk pada analisis forensik atas berbagai bukti yang kemudian dikompilasi oleh satuan tugas khusus investigator dan pengacara dari Indonesia, Inggris, Thailand, Singapura, Jepang serta negara-negara lainnya. Laporan ini juga dilengkapi 80 halaman afidavit atau keterangan di bawah sumpah yang menyeret keterlibatan lembaga keuangan internasional termasuk Nomura, Standard Chartered Bank, United Overseas Bank (UOB) Singapura dan lainnya.

Menurut hasil investigasi ini, Bank Century merupakan pintu untuk merampok uang negara. Diduga kuat ada rekayasa menetapkan Century sebagai bank gagal pada 2008.

Laporan investigasi yang ditulis Asia Sentinel ini juga menunjukkan ada kejahatan yang jauh lebih besar dari yang digambarkan sebelumnya. Asia Sentinel menyebut rekayasa itu sudah dimulai sejak awal pemerintahan SBY pada 2004 dengan pembentukan Bank Century sebagai hasil merger Bank Bank Pikko, Bank Danpac dan Bank CIC.

Selanjutnya, Bank Century menjadi gudang penyimpanan jutaan dolar uang yang dikendalikan SBY dan Partai Demokrat.*** 


Berita terkait
0
Mendagri Lantik Tomsi Tohir sebagai Irjen Kemendagri
Mendagri mengucapkan selamat datang, atas bergabungnya Tomsi Tohir menjadi bagian keluarga besar Kemendagri.