Jakarta - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, telah menjatuhkan sanksi terhadap kepolisian Kuba dan dua pemimpinnya setelah sejumlah demonstrasi baru-baru ini di pulau itu terhadap pemerintah komunis.
Presiden Biden, 30 Juli 2021, sebelum bertemu dengan para pemimpin warga Amerika keturunan Kuba di Gedung Putih mengatakan sanksi yang lebih banyak akan dikenakan "kecuali ada beberapa perubahan drastis di Kuba, yang tidak saya antisipasi."
Biden juga mengatakan telah mengarahkan Departemen Keuangan dan Departemen Luar Negeri untuk melaporkan kepadanya dalam waktu satu bulan, tentang bagaimana cara mengizinkan orang Amerika mengirim uang ke Kuba.
Pejabat AS mengatakan pemerintah sedang mencari cara untuk mengizinkan pengiriman uang itu tanpa bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Kuba.
Warga Kuba antre membeli ayam di toko yang disubsidi negara atau "bodega" di pusat kota Havana, Kuba, 17 Mei 2019 (Foto: voaindonesia.com/Reuters)
Sebelumnya Jumat, Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi terbaru terhadap Kuba, dan menyebutnya sebagai reaksi terhadap "tindakan untuk menekan protes damai dan pro-demokrasi di Kuba yang dimulai pada 11 Juli (2021-red.)."
Ribuan warga Kuba turun ke jalan pada hari Minggu itu mengikuti demonstrasi terbesar menentang pemerintah Kuba dalam beberapa dasawarsa. Para pengunjuk rasa memprotes kekurangan bahan pokok, pemadaman listrik, pembatasan kebebasan sipil dan penanganan pemerintah terhadap pandemi virus corona.
"Departemen Keuangan akan terus menetapkan dan menyebut nama mereka yang memfasilitasi keterlibatan rezim Kuba dalam pelanggaran hak asasi manusia yang serius," kata Andrea Gacki, direktur Kantor Pengawasan Aset Asing, dalam sebuah pernyataan. “Tindakan hari ini berfungsi untuk lebih meminta pertanggungjawaban mereka yang menekan seruan rakyat Kuba untuk kebebasan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.”
Warga Kuba menuntut perbaikan kondisi ekonomi dalam aksi unjuk rasa di San Antonio de los Banos, Kuba, Minggu, 11 Juli 2021 (Foto: voaindonesia.com/AFP)Sanksi tersebut menargetkan kepolisian nasional, kementerian dalam negeri Kuba serta direktur kepolisian, Oscar Callejas Valcarce, dan wakil direkturnya, Eddy Sierra Arias.
Para pemimpin warga Amerika keturunan Kuba telah mendesak pemerintahan Biden untuk berbuat lebih banyak agar mendukung para pengunjuk rasa Kuba.
Termasuk diantara yang menghadiri pertemuan Jumat dengan Biden adalah Yotuel Romero, salah seorang penulis "Patria y Vida," yang telah menjadi lagu tema para pengunjuk rasa. Turut hadir dalam pertemuan itu L. Felice Gorordo, CEO eMerge Americas; Ana Sofia Pelaez, pendiri Proyek Kebebasan Miami; dan mantan Wali Kota Miami Manny Diaz.
Para pejabat AS mengatakan pemerintahan Biden juga mencari cara untuk menyediakan akses internet kepada rakyat Kuba. Layanan internet sempat terputus selama protes 11 Juli.
Warga antre untuk membeli bahan-bahan pangan di Havana, di tengah pandemi Covid-19 di Kuba (Foto: Dok/voaindonesia.com/Reuters).
Pekan lalu, Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi terhadap menteri pertahanan Kuba, lvaro López Miera, dan unit pasukan khusus kementerian dalam negeri.
Selain sanksi yang dijatuhkan pada hari Jumat, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS terus memberlakukan program sanksi Kuba, yang merupakan program sanksi paling komprehensif yang dikelola oleh kantor tersebut, kata pernyataan kantor tersebut (my/pp)/Associated Press/Reuters/voindonesia.com. []
