Sandi Menuai Karma?

Pengusiran-pengusiran yang dialami, apakah Sandiaga Uno sedang menuai karma?
Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengunjungi Tempat Penjual Ikan (TPI) di Kampung Ujung, Labuan Bajo, NTT, (Selasa 26/2/2019). (Foto: Itho Umar/Rio Anthony)

Jakarta, (Tagar 27/2/2019) - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno diusir pedagang ikan di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya diusir di Bali. Hal ini mengingatkan Pilkada DKI Jakarta 2017 dimana Ahok dan Djarot rival Anies-Sandi, mengalami pengusiran di beberapa titik lokasi di Jakarta. Apakah Sandi sedang menuai karma?

Wakil Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta, yang juga peneliti dari 7 (Seven) Strategic Studies, Girindra Sandino menyatakan tidak setuju dengan terminologi karma. 

"Bukan soal karma, tapi etika politik yang harus dikedepankan, bukan harus tampil layaknya sok jagoan. Hal itu nanti malah menjadi blunder bagi kubu yang melakukan pengusiran," tutur Girindra dalam wawancara tertulis dengan Tagar News, Rabu siang (27/2). 

Berikut ini penjelasan Girindra Sandino selengkapnya:

"Saya kira kita harus objektif memandang ini, agar hasil pemilu benar-benar berkualitas, demokratis dan jurdil. 

Di samping itu kejadian-kejadian tersebut sama saja merupakan tindakan kontra demokrasi yang tidak memberikan pendidikan politik kepada rakyat. 

Kita juga tidak mau kejadian ini menimpa Jokowi-Ma'ruf Amin. Atau ada aksi saling balas di daerah-daerah yang dikunjungi kampanye Tim Jokowi. 

Bukan soal karma, tapi etika politik yang harus dikedepankan, bukan harus tampil layaknya sok jagoan. Hal itu nanti malah menjadi blunder bagi kubu yang melakukan pengusiran. 

Rakyat harus dibimbing bagaimana cara menghormati dan tahu aturan main dalam pemilu, khususnya kampanye. 

Sebetulnya dalam hal ini bukan dua kubu Tim Kampanye. KPU dan Bawaslu beserta jajarannya juga bertanggung jawab atas pengusiran-pengusiran capres-cawapres. Jangan diam saja. Mereka memiliki kewajiban untuk itu, pun kepolisian, karena sudah mengarah ke pelanggaran pidana. 

Jika penyelenggara dalam hal ini pengawas diam, atau melakukan pembiaran, sama saja makan gaji buta. Mereka penyelenggara dibayar pakai duit rakyat. 

Jadi, kita juga tidak perlu menanggapi reaktif, agar siapa pun yang menang dapat simpati rakyat dan kontestasi demokrasi 2019 berkualitas.

Mendekati hari H sebaiknya berkelakuan simpatik untuk dapat menunjukkan kualitas sebagai pendukung capres, jangan sebaliknya barbar. Sekarang akar rumput sudah bisa menilai bahwa itu provokasi murahan. []

Baca juga:

Berita terkait
0
Transparansi APBDes, Gus Halim Sebut Model Sosialisasi Harus Inovatif
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim meminta model sosialiasi APBDes harus inovatif dan mudah dipahami masyarakat. Simak ulasannya.