Oleh: Bagas Pujilaksono Widyakanigara*
Saya berduka yang sangat mendalam sekaligus malu atas matinya listrik di wilayah Jawa Barat (Jabar) dan DKI Jakarta kemarin pagi hingga larut malam hari. Innallilahi wainnallilahi rojhiun. Tentu saja dampaknya sangat luas dan merugikan banyak pihak, terutama jika dilihat dari aspek ekonomi.
Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus bertanggung jawab dengan memberikan kompensasi kerugian kepada pihak-pihak yang dirugikan. Jangan sampai, ada kesan PLN sangat garang memperingatkan orang yang terlambat membayar listrik, namun jika dirinya gagal berfungsi, beraninya hanya minta maaf.
Kinerja Regulator (Kementerian ESDM) sebagai pembuat kebijakan dan Operator (PLN), perlu dikaji ulang agar keduanya bisa bersinergi dengan baik dan profesional. Kejadian kemarin jelas menunjukkan keduanya kedodoran dalam mengemban amanah rakyat.
Matinya listrik di wilayah Jabar dan DKI kemarin menunjukkan bahwa kita bangsa Indonesia masih berada di Zona Merah Krisis Energi Listrik, yang ditandai dengan cadangan pembangkitan listrik yang super rendah, sehingga backup energy system tidak terbangun.
Akibatnya, jika ada pembangkitan yang gagal berfungsi, maka listrik padam di wilayah yang luas dengan dampak ekonomi yang sangat luas juga.
Saya berduka yang sangat mendalam sekaligus malu atas matinya listrik di wilayah Jawa Barat (Jabar) dan DKI Jakarta kemarin pagi hingga larut malam hari. Innallilahi wainnallilahi rojhiun.
Indonesia adalah negara rawan bencana, kondisi force major bisa saja terjadi setiap waktu. Kejadian seperti yang terjadi di wilayah Jabar dan DKI Jakarta kemarin, besar kemungkinannya terulang kembali di masa yang akan datang.
Tidak bisa sepenuhnya kesalahan ini ditumpahkan ke PLN. Kontribusi Regulator juga signifikan yaitu lemahnya dalam membangun blue print energi nasional, nuansa politiknya dominan.
Kehandalan sistem energi nasional rendah karena kita masih mengandalkan batu bara. Kecilnya cadangan energi listrik nasional, karena kebijakan Kementerian ESDM tidak jelas, buktinya program prestisius 35 GW yang seharusnya tuntas di tahun 2019 gagal terwujud.
Kondisi ini diperburuk dengan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berkapasitas besar yang ada di pulau Jawa sudah uzur, yaitu Poiton sudah 25 tahun dan Suryalaya yang jauh lebih tua lagi karena dibangun tahun 1984. Tentunya, efisiensi pembangkitan kedua PLTU tersebut sudah sangat rendah. Tidak bisa diharapkan lagi.
Jika pemerintah ingin membangun sektor industri, benahi terlebih dahulu sektor energi dari sisi ketersediaan energi listrik, kehandalan sistem pembangkitan dan jaringannya. Perlu pemerintah sadari, harga listrik kita sudah lumayan mahal, sayangnya tidak diikuti dengan perbaikan kinerja PLN.
Saya tidak akan menyalahkan siapa-siapa, karena masalah energi listrik di Indonesia sangat kompleks. Kondisi ini diperburuk dengan masih tingginya tingkat korupsinya di sektor ini.
Saran saya ke pemerintah adalah sebagai berikut.
1. Segera mulai dengan program Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang jauh lebih berdaya, stabil dan handal dibandingkan PLTU Batubara. Kita bangun backup energy system nasional yang lebih baik.
2. Pemerintah harus lebih agresif dan serius membangun geothermal, biomass, dan hidro sebagai komplimen dan sekaligus memperbaiki daya dukung lingkungan terhadap kehidupan manusia.
3. Benahi manajemen PLN bukan hanya dari sisi manajemen keuangan namun juga teknologinya.
Jika Pemerintah mampu melakukan ketiga hal diatas, sudah merupakan kemajuan yang luar biasa dalam mengatasi krisis energi listrik.
Sekali lagi, padamnya listrik di wilayah Jabar dan DKI Jakarta kemarin semata bukan hanya hanya karena ganguan sistem pembangkitan dan jaringan listrik, namun lebih dalam lagi yaitu tidak terbangunnya backup energy system nasional karena rendahnya cadangan energi listrik.
Saya siap membantu pemerintah memulai program nuklir untuk energi dan untuk tujuan damai, bukan untuk senjata. Sekalipun untuk senjata, saya juga bisa.
*Penulis adalah Akademisi Universitas Gadjah Mada
Baca juga:
