Jakarta, (Tagar 15/9/2018) - Ketua Presidium Aksi Bela Islam, Kapitra Ampera mengatakan bahwa imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab meminta Gerakan Nasional Pendukung Fatwa (GNPF) Ulama untuk membuat kontrak politik dengan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai syarat dukungan.
"Habib (Rizieq) dukung Prabowo-Sandi tapi harus dengan kontrak politik," kata Kapitra Ampera saat konferensi pers, di Jakarta, Sabtu (15/9) dilansir Antara. Ia sekaligus pengacara Rizieq Shihab.
Dukungan terhadap Prabowo-Sandi akan diberikan setelah Prabowo-Sandi menandatangani kontrak politik yang diagendakan akan dilaksanakan pada acara Ijtima Ulama II yang akan digelar pada Minggu (16/9).
Kapitra mengaku telah mengetahui isi kontrak politik yang akan disodorkan GNPF Ulama kepada Prabowo-Sandi dalam Ijtima Ulama II. Namun, ia menolak membeberkan isi kontrak politik tersebut saat diminta oleh wartawan untuk membacakannya.
Menurutnya, pihak GNPF Ulama adalah pihak yang berwenang mempublikasikan isi kontrak politik tersebut.
"Biar mereka saja yang membacakannya," kata Kapitra.
Menurut dia, Rizieq menyampaikan kepadanya pentingnya kontrak politik untuk mengikat perjanjian antara GNPF Ulama dengan Prabowo-Sandi. "Habib bilang bagaimana kita kasih kepercayaan ke orang, kalau kita enggak ikat (kontrak politik)," katanya.
Pengacara Rizieq tersebut mengaku bingung terhadap sikap Rizieq tersebut karena tidak sesuai dengan keputusan Ijtima Ulama I yang memutuskan mendukung bakal capres Prabowo dengan sejumlah ulama seperti Salim Segaf Al-Jufri, Abdul Somad, Abdullah Gymnastiar dan Muhammad Arifin Ilham.
"Itulah yang bikin saya linglung," katanya.
Sandi Bukan Ulama
Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Kapitra Ampera meminta Ijtima Ulama II dibatalkan jika isi rekomendasi Ijtima Ulama II tidak mengindahkan rekomendasi Ijtima Ulama I dan malah bermuatan politik praktis.
Dari informasi yang diperoleh Kapitra, Ijtima Ulama II akan mendeklarasikan dukungan kepada bakal capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019.
"Saya minta batalkan Ijtima Ulama II kalau cuma mau dukung Prabowo-Sandi dengan kontrak politik. Antum pasti kecewa," kata Kapitra.
Menurut dia, jika Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama berkomitmen pada isi rekomendasi Ijtima Ulama I, maka seharusnya ulama yang menjadi capres atau cawapres. Namun yang terjadi, Sandiaga Uno yang dijadikan bakal cawapres mendampingi Prabowo padahal Sandi merupakan pengusaha dan politisi.
Pihaknya pun heran dengan keputusan Ijtima Ulama II yang mendukung Prabowo-Sandi.
"Ijtima Ulama I merekomendasi cawapresnya Prabowo dari ulama. Tapi ini diabaikan, ijtima dikhianati. Nama Sandi tidak masuk dalam rekomendasi itu. Kalau Ijtima Ulama II cuma bela Prabowo dan Sandi, berarti kita cuma terpolarisasi untuk kepentingan politik tertentu. Kembali ke Ijtima Ulama I, bahwa ulama harus jadi wapres," kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini.
Sementara bakal capres Joko Widodo yang menggandeng ulama KH Ma'ruf Amin tidak didukung. "Ada yang memilih ulama sebagai wapresnya tapi malah di-bully. Logikanya terbalik," katanya.
Padahal, kata dia, Ma'ruf adalah orang yang berjasa dalam sejumlah Aksi Bela Islam yang mendesak proses hukum terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dalam kasus penistaan agama.
"Siapa yang bilang Ma'ruf tidak terlibat dalam Aksi Bela Islam 212? Dia orang yang paling berjasa dalam Aksi Bela Islam," katanya.
GNPF Ulama akan menggelar Ijtima Ulama Jilid II di Jakarta pada Minggu (16/9). Ijtima tersebut bertujuan menentukan sikap dan arah dukungan para ulama dalam Pilpres 2019.
Dalam acara itu, rencananya akan dihadiri 1.000 ulama dan sejumlah tokoh nasional. []
