Jakarta, (Tagar 28/2/2018) - Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Rio Sambodo mengatakan, akibat kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno terhadap kawasan Tanah Abang, muncul pelanggaran baru di kawasan Jatinegara.
"Kita menganggap itu bagian dari dampak psikologis, kan kalau dalam hukum ada semacam yurisprudensi ketika dilakukan setempat kan ini bisa dianggap yurisprudensi dan kemudian dianggap dilegalkan di tempat lain," ujar Rio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (28/2).
Atas kebijakan Pemprov DKI tersebut, Rio khawatir jika para pedagang lain ikut menggelar dagangannya di trotoar maupun badan jalan, sehingga dapat menambah angka kemacetan di Ibukota.
"Kalo misalkan kita bayangkan seluruh pelosok Jakarta kemudian mengadopsi kebijakan di Tanah Abang, bagaimana dampaknya?" terangnya.
Untuk itu, Rio menyebut upaya menggunakan hak interpelasi dari DPRD berguna untuk memanusiakan warga Jakarta.
"Ada anggapan ini tidak pro wong cilik, justru sebaliknya kita ingin memanusiakan manusia, ingin menempatkan usaha-usaha kecil itu memiliki tempat yang terlindungi nyaman dan aman dari persoalan-persoalan hukum," jelas Rio. (ard)
