Surabaya - Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini akhirnya diumumkan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menjadi Menteri Sosial. Risma rencananya dilantik secara langsung oleh Presiden Jokowi di Istana Negara pukul 9.30 WIB, Rabu, 23 Desember 2020.
Usai diumumkan menjadi Mensos, Risma mengaku berat. Ia mengaku jabatan sebagai Mensos paling berat dalam hal tanggung jawab.
Nanti pertama aku mau membenahi data dulu supaya engga ada selisih.
"Terima kasih, tapi ini berat karena yang ditangani orang susah, sedih, sulit. Jadi itukan berat, maksudnya dari sisi tanggung jawab itu berat, karena menangani orang dalam kondisi susah gitu," ujarnya, Selasa, 22 Desember 2020.
Risma mengaku setelah dilantik, dirinya akan langsung melakukan pembenahan data penerima bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos). Ia mengaku ada selisih penerima bantuan dari Kemensos.
Baca juga:
- Jokowi Perkenalkan 6 Menteri Baru, Ada Sandiaga Uno dan Gus Yaqut
- Risma Jadi Mensos, Pengamat: Karena Ketegasannya
- Tri Rismaharini ke Jakarta, Isu Jadi Menteri Sosial Menguat
"Nanti pertama aku mau membenahi data dulu supaya engga ada selisih. Karena selisih itu pasti ada, kan ada yang kemarin belum meninggal, kemudian sudah meninggal," kata dia.
Perbaikan data tersebut, kata Risma, dilakukan agar lebih valid dan tingkat kesalahannya rendah. Risma beralasan, tanpa data yang valid, akan membuat kinerjanya menjadi berat.
Selain itu, Risma juga membocorkan keinginan Presiden Jokowi yang ingin penyaluran bantuan tidak lagi secara tunai. Risma mengaku Jokowi ingin bantuan dari Kemensos dilakukan dengan cara transfer.
"Kemudian tadi pak Presiden juga menyampaikan tidak ada lagi bentuk tunai-tunai gitu. Jadi modelnya transfer-transfer gitu," tuturnya.
Selain itu, Risma juga menyampaikan secara langsung kepada Presiden Jokowi, jika Kemensos tidak hanya soal penyaluran bantuan kepada warga, tetapi juga soal pemberdayaan dan pelatihan.
"Tadi aku sudah matur ke Pak Presiden, Bapak bagaimana saya pemberdayaan, bukan hanya memberikan bantuan. Melatih mereka PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) ini untuk menjadi berdaya. Jadi bukan hanya menerima bantuan, tapi kita ajarkan untuk berdaya," kata dia.
Selain itu, Risma juga akan menggandeng sejumlah Perguruan Tinggi untuk pembedayaan tersebut. Hal itu agar evaluasi dan monitoring bisa terjaga.
"Sehingga output-nya bisa kelihatan, bisa terukur gitu," kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.[]
