Jakarta, (Tagar 24/7/2018) - Gabungan beberapa organ relawan Jokowi sepakat masa kekuasaan presiden dan wakil presiden harus dibatasi selama dua periode untuk menghindari otoritarianisme dan kesewenang-wenangan.
Pembatasan kekuasaan presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 7 UUD 1945 harus dijunjung tinggi, karena menjadi salah satu pilar demokrasi pasca orde baru dan menjadi pondasi bagi stabilitas politik jangka panjang.
"Pembatasan kekuasaan ini menjadi salah satu pilar demokrasi Indonesia pasca-orde baru, yang menjadi pondasi bagi stabilitas politik jangka panjang, suatu kondisi mutlak agar Indonesia mampu merebut kemajuan dan mendorong kesejahteraan rakyat," kata Ketua Umum DPN Sekretariat Nasional Joko Widodo (Seknas Jokowi), Muhammad Yamin dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/7).
Konferensi pers ini dilakukan menyikapi gugatan yang dilakukan Partai Perindo ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden. Dalam gugatan ini Wakil Presiden Jusuf Kalla bahkan menawarkan diri sebagai pihak terkait.
Menurut Yamin, periode kekuasaan tidak boleh tidak terbatas karena kalau kekuasaan yang terus berulang tanpa batas akan cenderung melahirkan otoritarianisme dan kesewenang-wenangan.
"Karena itu UUD 1945 dan UU turunannya mengatur dengan jelas bahwa presiden dan wakil presiden hanya boleh menjabat dua periode saja, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut," ujarnya.
Menurut dia kalau aturan pembatasan kekuasaan itu diutak-atik maka kita membuka kotak pandora yang berbahaya karena menciptakan preseden buruk bagi pemimpin di masa mendatang di semua tingkatan.
Dia meminta semua pihak menjelang Pemilu 2019 mengedepankan kepentingan bangsa, menjaga semangat persaudaraan serta setia pada amanat konstitusi.
"Masyarakat jangan lengah karena kita sudah berjalan cukup jauh, jangan biarkan satu atau dua kepentingan atas dasar apapun menggiring kita kembali ke masa lalu," katanya.
Ketua Relawan Golkar Jokowi (Gojo) Rizal Mallarangeng mengatakan pernyataan gabungan relawan Jokowi bukan terkait politik praktis namun soal konstitusi yaitu aturan dasar yang mengatur politik Indonesia.
Menurut dia, aturan dasar dalam politik Indonesia jangan diutak-atik dan apabila ingin mencari kepastian hukum, seharusnya tidak dilakukan menjelang pelaksanaan Pemilu 2019.
"Kita mau demokrasi Indonesia semakin matang, kalau aturannya diganti terus maka kedepannya tidak bisa matang demokrasi kita," katanya.
Dia menilai pembatasan kekuasaan adalah esensi dari munculnya reformasi sehingga dibuat aturan pembatasan jabatan presiden/ wapres.
Dalam konferensi pers bersama tersebut juga dihadiri perwakilan relawan Projo, Bara JP, Satu Indonesia, Relawan Buruh Sahabat Jokowi, Komunitas Alumni Perguruan Tinggi, Almisbat, dan Pos Raya. (Antara)
