Bandung, (Tagar 1/10/18) - Kendati realisasi APBD-P2018 hanya dijalankan kurang lebih empat bulan, Badan Anggaran DPRD Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap transparan dalam pengelolaan APBD-P 2018, dan dalam pelaksanaan kegiatan di OPD-OPD harus tetap diawasi ketat dibarengi dengan pemberlakukan hukuman yang tegas dan berat bagi OPD yang melakukan penyimpangan.
“Banggar berharap pelaksanaan APBD-P2018 dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan, dan untuk anggaran khususnya belanja mengingat keterbatasan anggaran dan waktu kami berharap agar rencana belanja daerah tersebut disusun berdasarkan skala prioritas dan dalam pelaksanaan kegiatannya harus senantiasa diusahakan penghematan serta pengawasan yang efektif dibarengi dengan hukuman yang tegas dan jelas sehingga penyimpangan bisa dihindari,” tutur Anggota Badan Anggaran DPRD Jabar dari Fraksi Partai Golkar, Yomanius Untung, di Bandung, Senin (1/10/18).
Lebih lanjut Untung menjelaskan, terkait kebijakan bidang pendapatan, Banggar menyarankan agar dalam pengelolaannya dapat dilaksanakan secara optimal, tidak hanya sebatas mencapat target, tetapi harus dibarengi dengan transparansi dan penyederhanaan prosedur. Sehingga ada kedekatan dan tanggung jawab masyarakat selaku wajib pajak dengan pemerintah provinsi dalam menggalang dana untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menguntungkan masyarakat.
“Kemudian, soal peningkatan target PAD di APBD-P 2018 memang hal yang positif dari Pemprov Jabar yang patut diapresiasi. Namun demikian, Banggar melihat peningkatan PAD tersebut masih didominasi dari pajak daerah belum ada sektor laina yang bisa berkontribusi terhadap PAD,” jelasnya.
Sehingga dalam hal ini, terang dia, perlunya inovasi dari Pemprov Jabar untuk lebih mengoptimalkan PAD dari OPD-OPD yang ada di Jabar baik itu penghasil aset-aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jabar maupun aset yang dipisahkan.
“Optimalisasi sumber PAD pun bukan saja dari OPD, tetapi dari BUMD-BUMD pun harus dioptimalkan juga. Sebab, masih ada beberapa BUMD yang belum memberikan kontribusi terhadap PAD. Sedangkan anggaran penyertaan modal yang diberikan melalui APBD cukup bersar. Maka dari itu, perlunya pengoptimalan kinerja BUMD yang ada dan perlu dikaji ulang bagi BUMD yang tidak produktif,” terangnya.
Di tempat yang berbeda, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jabar Iwa Karniwa menjelaskan, dalam Raperda APBD-P 2018 lebih fokus pada beberapa pembiayaan seperti akses dan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan dan keagamaan.
“Dan penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan di perdesaan. Termasuk pada peningkatan iklim investasinya dan daya saing serta pariwisatanya,” tuturnya.
Selain itu, kebijakan anggaran di APBD-P 2018 pun lebih fokus pada peningkatan ketahanan pangan, energi dan sumber daya air. Kemudian peningkatan kapasitas KUKM atau Koperasi Usaha Kecil Menengah termasuk daya saing industri.
“Di samping itu, pembiayaan untuk urusan politik hukum dan tata kelola pemerintahan pun masuk dalam fokus kebijakan anggaran APBD-P 2018,” jelasnya.
Dalam APBD-P 2018 difokuskan juga pada pengelolaan SDA, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. Kemudian, fokus juga untuk penanggulangan kemiskinan, peningkatan penataan ruang daerah dan kualitas kependudukan.
“Dan pemenuhan pendanaan untuk PMU atau Pendidikan Menengah Universal pun masuk di kebijakan pembiayaan dalam APBD-P 2018,” terangnya.
Kemudian di sektor bidang infrastruktur khususnya proyek strategis seperti pengadaan lahan untuk Bandara Cikembar di Kabupaten Sukabumi masuk dalam APBD-P 2018, termasuk untuk pembayaran pajak BUI dan Bangunan (PBB) BIJB ke Kabupaten Majelengka.
“Selebihnya pembiayaan untuk pembebasan lahan UIN di Indramayu dan penyertaan modal BUMD tetapi hanya untuk BJB saja,” tutupnya. []