Jakarta – Pemerintah negara-negara di seluruh dunia telah menanggapi pengakuan Rusia terhadap daerah-daerah yang memisahkan diri di Ukraina Timur sebagai negara-negara merdeka. Banyak di antara pemerintah negara-negara itu mengutuk langkah tersebut dan mendesak resolusi diplomatik terhadap krisis di sana.
“Kita harus membuatnya jelas bahwa serangan terhadap Ukraina merupakan serangan terhadap kedaulatan setiap negara anggota PBB dan Piagam PBB – dan ini akan ditanggapi dengan konsekuensi yang cepat dan keras,” kata Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, Senin, 21 Februari 2022, larut malam. “Kami terus percaya bahwa meja diplomatik merupakan satu-satunya tempat di mana negara-negara yang bertanggung jawab menyelesaikan perselisihan pendapat mereka.”
Seorang juru bicara Sekjen PBB, Antonio Guterres, mengatakan pemimpin PBB itu menganggap keputusan Rusia “tidak konsisten dengan prinsip-prinsip” Piagam PBB dan melanggar kedaulatan Ukraina.
Kementerian luar negeri Turki mengeluarkan pernyataan pada Selasa, 22 Februari 2022, pagi yang menyebut tindakan Rusia sebagai “pelanggaran jelas terhadap persatuan politik, kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina.”
Di Paris, Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian, mengutuk tindakan Rusia dan menyatakan hal itu akan ditanggapi dengan sanksi-sanksi.
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mengatakan Uni Eropa tidak akan memberlakukan sanksi-sanksi berskala penuh sekarang ini, tetapi akan menetapkan langkah-langkah untuk menanggapi pengumuman Presiden Rusia, Vladimir Putin, pada Seninm 21 Februari 2022, malam.
PM Inggris, Boris Johnson, berjanji akan menerapkan “paket sanksi-sanksi yang sangat kuat” jika Rusia menginvasi Ukraina dan menyebut tindakan Putin sebagai “pelanggaran menyolok” terhadap kedaulatan Ukraina.
Zhang Jun, Duta Besar China untuk PBB, meminta semua pihak agar menahan diri dan “mengupayakan solusi yang masuk akal.”
Kementerian Luar Negeri Iran juga mendesak sikap menahan diri, sambil menyalahkan “intervensi dan tindakan provokatif NATO dan terutama AS” yang memperumit situasi di wilayah tersebut.
Sekjen NATO, Jens Stoltenberg, mengatakan Rusia “terus menyulut konflik di Ukraina Timur dengan menyediakan dukungan finansial dan militer untuk separatis” dan “berupaya membuat dalih untuk kembali menginvasi Ukraina.”
PM Jepang, Fumio Kishida, menyebut tindakan Rusia “tidak dapat diterima sama sekali” dan mengatakan Jepang “mengawasi perkembangan dengan keprihatinan besar.”
Televisi pemerintah di Suriah, sekutu yang mengandalkan bantuan militer Rusia selama konflik di dalam negerinya sendiri, mengutip Menteri Luar Negeri Faisal Mekdad yang mengatakan Suriah mendukung keputusan Rusia “dan akan bekerja sama dengan mereka.”
Kementerian Luar Negeri Yunani menyatakan tindakan Rusia “suatu pelanggaran jelas terhadap prinsip-prinsip fundamental hukum internasional, integritas teritorial Ukraina dan perjanjian Minsk.”
Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, mengatakan Rusia “melanggar semua janjinya kepada masyarakat dunia.”
Sementara itu Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengemukakan “keprihatinan serius” mengenai eskalasi ketegangan di perbatasan Rusia-Ukraina dan menyatakan dukungannya bagi “kedaulatan dan dipertahankannya teritorial Ukraina.” (uh/ab)/voaindonesia.com. []
Perang Hibrida Dikobarkan Rusia di Ukraina
Menhan Amerika Serukan Rusia Lakukan Deeskalasi Krisis Ukraina
Sanksi Keuangan Jadi Salah Satu Pilihan untuk Hukum Rusia
Tidak Ada Bukti Rusia Tarik Pasukan dari Perbatasan Ukraina
