Raymundus Fernandes Mundur, Lebu Raya Menyebutnya Hal Biasa

Raymundus Fernandes Mundur, Lebu Raya menyebutnya hal biasa. "Saya kira dalam politik kalau ada ketidakpuasan itu biasa, dan kita harus hormati," ujarnya.
Ketua DPC PDIP yang juga Bupati Timor Tengah Utara Raymundus Fernandes. (Foto: Ist)

Kupang, (Tagar 23/12/2017) – Ketidakpuasan terhadap keputusan DPP PDIP yang menetapkan Marianus Sae-Emilia Nomleni sebagai calon Gubernur-Wakil Gubernur NTT merupakan hal biasa. Pernyataan ini dikemukakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya.

"Proses ini sudah lama kita lakukan dan pada akhirnya DPP PDIP telah mengakomodir pak Marianus Sae dan ibu Emi Nomleni," kata Gubernur Nusa Tenggara Timur itu di Kupang, Sabtu (23/12).

Lebu Raya mengemukakan hal itu terkait reaksi ketidakpuasan dari pengurus dan kader PDIP di NTT berkenaan dengan keputusan DPP PDIP yang menetapkan kader di luar partai sebagai calon Gubernur NTT periode 2018-2023.

Sebelumnya DPP PDI Perjuangan memutuskan untuk menetapkan Marianus Sae-Emilia Nomleni untuk diusung dalam Pilgub NTT 2018. Marianus Sae adalah Bupati Ngada yang diusung Partai Amanat Nasional (PAN) pada Pilkada serentak 2017 lalu.

Keputusan partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu memicu konflik di internal partai sendiri, seperti aksi mundurnya Ketua DPC PDIP yang juga Bupati Timor Tengah Utara Raymundus Fernandes sebagai bentuk penolakan terhadap keputusan induk partai politik itu.

Menurut Lebu Raya, dalam politik jika ada ketidakpuasan terhadap sebuah keputusan itu hal yang biasa. "Saya kira dalam politik kalau ada ketidakpuasan itu biasa, dan kita harus hormati," ujarnya.

Lebu Raya mengatakan, DPD PDIP NTT akan menindaklanjuti keputusan DPP PDIP dengan menggelar rapat koordinasi.

"Sebenarnya dalam waktu dekat sudah bisa kita lakukan rapat, namun saat ini bertepatan dengan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2018. Setelah itu (Natal dan Tahun Baru) baru kami rapat," kata Lebu Raya. (ant/yps)

Berita terkait
0
PBB Serukan Taliban Batalkan Pembatasan Hak Perempuan
Dewan Keamanan (DK) PBB juga terus menekan otoritas Taliban untuk membatalkan pembatasan pada perempuan dan untuk menstabilkan negara