Surabaya - Syarat rapid test mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dalam Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) mulai dikeluhkan calon mahasiswa. Tetapi Pemerintah Kota Surabaya sudah menyiapkan bantuan untuk rapid test gratis bagi calon mahasiswa program Bidikmisi.
Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya, Irvan Widyanto mengatakan Wali Kota Surabaya sudah mengeluarkan surat edaran Wali Kota Surabaya nomor 421.4/5853/436.8.4/2020 tanggal 2 Juli 2020, terkait syarat pelaksanaan UTBK dalam SBMPTN di empat perguruan tinggi negeri di Surabaya.
Pada prinsipnya keselamatan dan kesehatan warga adalah hukum tertinggi. Jadi prinsip itu yang harus dipahamkan kepada semuanya.
Dalam surat tersebut tertuang tentang seluruh peserta UTBK wajib menunjukkan uji rapid test dengan hasil non reaktif atau swab test dengan hasil negatif. Dengan batas paling lambat 14 hari sebelum mengikuti ujian kepada panitia.
"Pada prinsipnya keselamatan dan kesehatan warga adalah hukum tertinggi. Jadi prinsip itu yang harus dipahamkan kepada semuanya. Jadi kita tidak melihat apa-apa, tapi semata-mata kesehatan dan keselamatan warga adalah hukum yang tertinggi," ujar Irvan di Balai Kota Surabaya, Jumat, 3 Juli 2020.
Irvan mengakui adanya syarat wajib rapid test akan memberatkan bagi calon mahasiswa akan mengikuti UTBK, khususnya warga miskin di Surabaya. Untuk itu, kata Irvan, Pemkot Surabaya akan memfasilitasi calon mahasiswa tergabung dalam program Bidikmisi.
"Jadi pemerintah kota sudah memberikan solusi, tapi kan itu tidak mungkin untuk semuanya, dan ini khusus untuk warga Surabaya. Terutama yang mereka tergabung dalam bidikmisi itu mereka nanti akan kita siapkan rapid test massal secara gratis," ungkap dia.
Sedangkan untuk rencana penempatan rapid test massal, pihaknya mengaku masih berdiskusi dengan pihak kampus.
"Kemungkinan bertempat di kampus-kampus itu, di Unair, ITS dan UPN," katanya.
Kepala BPB dan Linmas Kota Surabaya ini juga menyatakan sedang mempertimbangkan alternatif lain bagi calon peserta yang merasa kesulitan akses transportasi menuju lokasi rapid test. Bagi mereka yang kesulitan akses transportasi, nantinya Pemkot Surabaya akan menyiapkan alternatif lain lokasi rapid test.
"Kalau untuk para peserta dari bidik misi ini yang kesulitan transportasi maka mereka nanti juga akan disiapkan alternatif, mereka bisa menghubungi Puskesmas yang terdekat, mereka langsung bisa melaporkan itu," tuturnya.
Jika mengikuti rapid test di Puskesmas, kata Irvan, nantinya calon peserta hanya tinggal menunjukkan KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) kepada petugas Puskesmas jika memang dia merasa kesulitan akses transportasi menuju lokasi rapid test di kampus.
“Alternatif kedua mereka bisa ke Puskesmas terdekat, sehingga memperkecil pengeluaran untuk ke sana,” kata dia.
Irvan menjelaskan, calon peserta UTBK ini juga dapat memanfaatkan beberapa laboratorium yang ada di Surabaya untuk mendapat hasil rapid test. Bagi mereka secara ekonominya terbilang mampu, bisa menghubungi laboratorium yang ada di Surabaya.
“Yang kita khususkan ini untuk warga Kota Surabaya yang tergabung bidikmisi dan termasuk mereka juga yang secara ekonomi menengah ke bawah yang nanti dilayani dengan rapid test gratis itu,” tuturnya.
Jika nantinya hasil rapid test peserta UTBK ini dinyatakan reaktif, maka tak perlu khawatir. Sebab, pihak kampus memberikan relokasi waktu bagi para peserta UTBK yang dinyatakan reaktif rapid test.
“Kalau hasil diskusi dengan para perwakilan rektorat, nanti akan ada relokasi waktu ketika rapid test hasilnya reaktif,” ucapnya. []
Baca Juga:
- Kampus Unair Sepakat Tes UTBK Tunjukkan Rapid Test
- Peserta UTBK Universitas Jember Diminta Rapid Test
- Peserta SBMPTN Wajib Cetak Ulang Kartu UTBK
