Advertorial - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penjajakan minat pasar (market sounding) melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi senilai Rp 19,35 triliun dan penggantian dan/atau duplikasi jembatan tipe Callender Hamilton (CH) di Pulau Jawa dengan nilai investasi sebesar Rp 2,35 triliun.
Melalui skema KPBU akan tercipta daya ungkit dari hasil investasinya, sehingga keuntungan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur lainnya.
Mengutip Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, penyelenggaraan market sounding sangat penting dalam menjaga optimisme dan kesinambungan pembangunan infrastruktur di bidang jalan dan jembatan di tengah pandemi Covid-19, dalam rangka mengakselerasi nilai tambah bagi perekonomian rakyat dan mendongkrak lapangan kerja baru serta memperlancar distribusi bahan pokok, mengurangi biaya logistik, menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, dan mempermudah akses ke kawasan wisata untuk mendukung produktivitas sektor pariwisata.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan jalan dan jembatan memiliki peran penting sebagai backbone dalam pengembangan konektivitas antar wilayah dalam rangka memperlancar distribusi logistik di Indonesia.
Menurut dia, penyelenggaraan market sounding menjawab tantangan kebutuhan pembiayaan infrastruktur, khususnya saat masa sulit pandemi Covid-19 yang terjadi sekarang ini.
"Melalui skema KPBU akan tercipta daya ungkit dari hasil investasinya, sehingga keuntungan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur lainnya," kata Menteri Basuki dalam sambutannya dibacakan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto, Rabu, 30 September 2020.
Melalui skema ini, kata dia, pemerintah dapat memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan di antaranya pembiayaan sebagian konstruksi, dukungan kelayakan, serta jaminan pemerintah pada proyek KPBU sehingga diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi sepanjang 95,51 Km akan menjadi ruas kedua di Provinsi Bali setelah Tol Bali Mandara yang bertujuan untuk pengembangan sektor pariwisata Bali bagian Barat dan Utara, utamanya peningkatan konektivitas dari Pelabuhan Gilimanuk hingga ke Metropolitan Sarbagita yang kerap mengalami kemacetan. Tol ini juga bagian dari pengembangan Jalan Tol Trans Jawa-Bali yang nantinya akan terhubung dari Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur dan diteruskan hingga ke Bali.
Mekanisme pengembalian investasi proyek Tol Gilimanuk - Mengwi menggunakan skema User Based Payment (UBP) dengan masa konsesi 45 tahun. Konstruksi tol direncanakan mulai 2021-2023 dan akan beroperasi penuh pada tahun 2024.
Pembangunannya dilaksanakan secara bertahap dibagi menjadi 3 seksi, termasuk jalur kendaraan roda dua sepanjang 41,3 Km yang berada di seksi 2 dan 3.
Sementara untuk proyek penggantian dan duplikasi jembatan CH terdapat 38 jembatan dengan total panjang sekitar 3.000 meter yang berada di dalam sistem jaringan jalan nasional dan jalur logistik nasional di Pulau Jawa, baik di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Penggantian dan duplikasi jembatan CH tersebar di jalur Pantai Utara (Pantura) sebanyak 17 jembatan, Lintas Tengah 11 jembatan, Lintas Selatan 8 jembatan, dan jalur Pantai Selatan (Pansela) sebanyak 2 jembatan.
Kebutuhan penanganan 38 jembatan CH tersebut merupakan bagian dari mitigasi risiko akibat usia jembatan yang sudah tua dan overloading kendaraan. Skema pengembalian investasi berupa ketersediaan layanan/Availability Payment dengan masa konsesi 12 tahun. Konstruksi jembatan direncanakan mulai 2021-2023 dan akan beroperasi penuh pada 2023.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam sambutannya yang dibacakan oleh Deputi Perencanaan Penanaman Modal BKPM Nurul Ichwan mengapresiasi berbagai terobosan bagi pendanaan proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR, salah satunya melalui skema KPBU.
"BKPM mengucapkan selamat kepada Kementerian PUPR, khususnya Ditjen Pembiayaan infrastruktur walaupun di tengah COVID-19 tetap terus bergerak cepat dalam pembangunan proyek infrastruktur yang tentunya mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja," kata Bahlil Lahadalia.[]
