UNTUK INDONESIA
PUPR Bangun Infrastruktur Kerakyatan di Jawa Barat
Untuk mendukung produktivitas pertanian, Kementerian PUPR membangun sejumlah infrastruktur kerakyatan di Jawa Barat.
PUPR Bangun Infrastruktur Kerakyatan di Jawa Barat. (Foto: dok. Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)

Advertorial - Dukungan infrastruktur kerakyatan dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam rangka menjaga produktivitas pertanian yang berkelanjutan, demi terwujudnya ketahanan pangan nasional di Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu lumbung pangan nasional memiliki potensi besar di sektor pertanian.

Kementerian PUPR telah membangun banyak bendungan di berbagai daerah.

Mengutip Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, infrastruktur kerakyatan utamanya berupa peningkatan irigasi kecil, perbaikan jalan lingkungan, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, peningkatan kualitas air minum dan sanitasi yang bertujuan untuk mendukung produktivitas masyarakat perdesaan, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

Beberapa infrastruktur kerakyatan yang telah selesai dikerjakan di Jawa Barat adalah pembangunan saluran irigasi tersier melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di Desa Margahayu Kabupaten Tasikmalaya. Pembangunan infrastruktur tersebut dikerjakan oleh petani/ penduduk setempat dengan diberikan upah sehingga menambah penghasilan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) yang utamanya bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat Pandemi COVID-19. Dengan tambahan penghasilan bagi petani tersebut, diharapkan jumlah uang yang beredar di desa meningkat dan menjadi stimulan pemulihan ekonomi lokal.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pengelolaan sumber daya air dan irigasi terus dilanjutkan dalam rangka mendukung produksi pertanian yang berkelanjutan. 

"Kementerian PUPR telah membangun banyak bendungan di berbagai daerah dan selanjutnya akan diikuti dengan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk menunjang produktivitas sentra-sentra pertanian," ucap Menteri Basuki, beberapa waktu lalu.

P3TGAI dilaksanakan dengan metode Swakelola - Pola Pemberdayaan – Partisipatif – Padat Karya dengan anggaran Rp 225 juta. Anggaran untuk pembangunan fisik sebesar 87% atau Rp 195 juta dan pendampingan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sebesar 13% atau Rp 30 juta sehingga menciptakan penyerapan tenaga kerja.

Selanjutnya pembangunan infrastruktur dasar melalui Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis. Beberapa infrastruktur PISEW seperti jalan lingkungan telah memberikan manfaat sebagai penunjang produksi pertanian dan industri, serta sebagai prasarana pendukung pemasaran komoditas dengan memudahkan petani untuk mengangkut hasil pertanian, perkebunan dan perikanan sehingga memberi manfaat dalam meningkatkan kapasitas produksi komoditas unggulan serta potensi lokal wilayah setempat.

PKT PISEW juga turut membantu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat yang terdampak Covid-19 dengan potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 17 orang dengan masa pelaksanaan sekitar 75 hari.

Selain jalan produksi, realisasi program PISEW di Kecamatan Baregbeg juga dikerjakan pembangunan jembatan kecil, peningkatan kualitas air minum dan sanitasi serta membangun infrastruktur pendukung produksi maupun hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM.

Selanjutnya pembangunan Jembatan Gantung Lamping yang menghubungkan Desa Maruyung dan Desa Mekarjaya di Kecamatan Pacet. Jembatan ini didesain dengan tipe simetris sepanjang 120 meter dan mampu menahan beban sebanyak 40 orang.

Pembangunannya selesai pada Maret 2020 dan telah memberikan manfaat untuk mempermudah dan memperpendek akses masyarakat setempat menuju sekolah, pasar, tempat kerja, mengurus administrasi ke kantor kelurahan atau kecamatan dan akses silaturahmi antar warga. Selain menjadi akses penghubung antar desa, jembatan gantung juga berpotensi menggerakkan ekonomi lokal antara lain sebagai objek wisata.[]

Berita terkait
PUPR Mantapkan Danau Toba Sebagai Destinasi Wisata Unggulan
Kementerian PUPR Tata Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba Sebagai Destinasi Wisata Unggulan di Provinsi Sumatera Utara.
PUPR Pastikan Tak Ada Asosiasi Jasa Konstruksi Dibekukan
Kementerian PUPR memastikan tak ada asosiasi jasa kontruksi yang dibekukan dengan keputusann Menteri PUPR Nomor 1410/KPTS/M/2020.
Komisi V DPR RI Setujui Pagu Anggaran Kementerian PUPR
Komisi V DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian PUPR Tahun 2021, yaitu Sebesar Rp 149,81 triliun.
0
Gus Nur Ditangkap, Fadli Zon: Seperti Zaman Penjajahan
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon menilai penangkapan Gus Nur seperti zaman penjajahan Belanda dan Jepang.