Tangerang - Pengamat kebijakan publik Adib Miftahul mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan masih gagap dalam menghadapi krisis di masa pandemi Covid-19. Khususnya pada sektor pemulihan ekonomi.
"Harusnya ini (pemulihan ekonomi) menjadi prioritas utama, selain kesehatan. Nah ini tampaknya Pemkot Tangsel juga masih gagap soal UMKM. Maka dari itu, ini harus segera diselesaikan," ujar Adib saat dihubungi Tagar, Minggu, 13 September 2020.
Transparansi anggaran Covid itu tidak jelas juntrungan-nya.
Mengenai UMKM, kata Adib, Pemkot Tangsel sepertinya tidak sadar bahwa sektor ini (usaha kecil) yang mampu menggerakkan ekonomi di bawah. Apalagi, refocusing anggaran mencapai 50%.
"Kalo perlu ini maksimal digerakkan karena sesuai dengan tujuan dari Pemerintah pusat. Ketika new normal itu kan penyelasaian soal krisis ekonomi jalan, krisis kesehatan juga berjalan," ucap Adib.
Adib mengatakan, anggaran pemulihan ekonomi Tangsel sebesar Rp 50 miliar hanya terlihat kulitnya saja. Menurut dia, tidak spesifik menyebutkan sasaran dan jumlah UMKM mana yang akan diberikan dana stimulus.
"Apakah memang Pemkot Tangsel tidak mempunyai data soal UMKM? Nah pertanyaannya itu. Jadi dari situ saja terlihat keberpihakan Pemkot terhadap UMKM sangat minim," ujar Adib.
Kemudian Adib juga menyinggung soal keseluruhan anggaran refocusing Tangsel dalam penanganan Covid-19. Sampai saat ini, kata dia, transparansi anggaran ratusan miliar tidak pernah dipublikasi secara terbuka.
Ia mengatakan, masyarakat tidak pernah tahu apa saja yang sudah dibelanjakan oleh Pemkot Tangsel dalam menangani Covid-19.
"Transparansi anggaran Covid itu tidak jelas juntrungan-nya. Apalagi ini sudah September, tinggal tiga bulan lagi, anggaran 2020 selesai," katanya.
Diberitakannya sebelumnya, Pemkot Tangerang melalui Asisten Daerah III Bidang Administrasi Umum, Teddy Meiyadi mengatakan bahwa anggaran untuk pemulihan ekonomi itu sejalan dengan instruksi Pemerintah Pusat.
Anggaran Rp 50 miliar tersebut merupakan dana refocusing APBD 2020 yang dikhususkan untuk pemulihan ekonomi, khususnya di sektor UMKM.
Selain UMKM, refocusing anggaran juga menyasar untuk Dinas Kesehatan, Dinas Penanggulangan Bencana dan Dinas Sosial. Termasuk juga untuk pemenuhan gaji pegawai atau belanja tidak langsung selama 12 bulan.
"Prioritaskan untuk penanganan Covid-19. Terutama kesehatan, itu dulu yang penting. Jadi sehingga dengan anggaran yang turun ini dicukupkan dulu untuk belanja tidak langsung," kata Teddy, Minggu, 13 September 2020. .[]
