Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memprediksi anggaran DKI Jakarta bakal defisit hingga Rp 35 triliun lantaran sektor ekonomi termasuk sendi-sendi pendapatan daerah ikut dihantam wabah virus corona. Sebab itu, PSI mendorong agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berikap transparan terkait kondisi terkini anggaran DKI.
"Saya dapat info bahwa proyeksi pendapatan daerah akan turun drastis sekitar Rp 25 hingga Rp 35 triliun. APBD semakin defisit karena sejumlah sektor ekonomi berhenti beroperasi imbas virus corona," kata anggota Fraksi PSI DPRD DKI William Aditya Sarana di Jakarta, Kamis, 2 April 2020.
Pemprov DKI harus transparan berapa pendapatan dan belanja daerah saat ini.
Menurut dia, warga Jakarta berhak mengetahui kondisi keuangan pemerintah daerah saat ini sehingga bisa dipastikan berapa anggaran belanja telah dan dapat dialihkan ke penanganan virus corona.
"Pemprov DKI harus transparan berapa pendapatan dan belanja daerah saat ini, serta kegiatan apa yang dimatikan atau anggarannya dipotong," ujar William.
Selain itu, kata dia, Pemprov DKI harus transparan menginformasikan kondisi cash flow keuangan daerah saat ini. Baginya, keterbukaan di tengah wabah ini juga penting agar penyaluran anggaran tepat sasaran. "Jangan sampai duitnya kurang, tapi malah dipakai belanja yang tidak penting," tutur legislator kelahiran Jakarta ini.
Di tengah defisit anggaran dan situasi pandemi, kata William, keterbukaan keuangan sangat penting agar masyarakat menjadi tenang. Masyarakat tenang karena mengetahui bahwa pemerintah benar-benar memprioritaskan anggaran untuk keselamatan warganya.
"Transparansi anggaran selalu menjadi hal utama yang terus kami desak, Pemprov DKI harus membuka data anggaran yang menjadi hak masyarakat Jakarta. Ini semua harus dikerjakan dengan cepat, kita berpacu dengan waktu," ujarnya
Sejauh ini, anggaran BTT (bantuan tak terduga) untuk penanganan wabah virus corona atau Covid-19 yang telah dialokasikan Pemprov DKI sebesar Rp 1,032 triliun. Selanjutnya, Pemprov DKI akan menambah Rp 2 triliun untuk digunakan sampai akhir Mei 2020.
Dengan demikian, total anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 ini sebesar Rp 3,032 triliun. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah DKI Edi Sumantri menegaskan anggaran tersebut merupakan dana riil. Pengalokasiannya telah ditandatangani berdasarkan aturan sejak tanggal 19 dan 26 Maret 2020.
"Untuk saat ini, sedang dalam proses menambahkan Rp 2 triliun untuk penanggulangan masalah kesehatan serta jaminan sosial bagi penduduk terdampak. Jadi, alokasi di DKI Jakarta untuk menangani Covid-19 totalnya Rp 3,032 triliun. Jika pandemi Covid-19 ini masih terus terjadi hingga setelah bulan Mei, maka Pemprov DKI Jakarta akan kembali menambah anggaran tersebut," kata Edi di Jakarta, Kamis, 2 April 2020. []