Jakarta, (Tagar 8/6/2018) - Presiden Joko Widodo meyakini integritas Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif tidak perlu diragukan meski Yudi mengajukan surat pengunduran diri dari posisi yang baru ia jabat selama setahun itu.
"Saya kira kerja keras Pak Yudi Latif, integritas beliau tidak diragukan lagi, tapi dalam surat disampaikan karena ada urusan pribadi keluarga yang harus lebih diberikan perhatian maka beliau mengundurkan diri," kata Presiden Joko Widodo seusai menghadiri buku puasa bersama di kediaman Ketua MPR Zulkifli Hasan, di Jakarta, Jumat (8/6).
Kepala BPIP Yudi Latif mengirimkan surat pengunduran diri pada 7 Juni 2018 atau tepat setahun setelah dilantik menjadi Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) atau cikal bakal BPIP oleh Presiden Joko Widodo.
"Jadi pagi tadi saya sudah menerima surat pengunduran diri dari Pak Yudi Latif dan saya sangat menghargai upaya yang telah disiapkan dengan proses pembentukan UKP-PIP (Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila) kemudian pindah ke BPIP," kata Presiden Jokowi.
Namun Presiden mengaku belum menyiapkan nama untuk menggantikan Yudi sebagai Kepala BPIP.
Presiden pun belum menentukan syarat-syarat pengganti Yudi.
Sedangkan terkait dengan gaji Yudi selama setahun yang disebut-sebut belum dibayarkan, Presiden menyerahkannya kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
"(Soal gaji) tanyakan ke Mensesneg," ujar Presiden lagi.
Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo, dalam surat pengunduran dirinya Yudi menyebut ia merasa bahwa proses transformasi UKP-PIP menjadi BPIP sudah selesai.
"Peningkatan status UKP-PIP menjadi BPIP kemudian disetarakan menteri butuh intensitas kerja lebih besar dan Pak Yudi Latif setelah setahun berada di UKP-PIP dan BPIP merasa transformasi itu yang juga sedang dikerjakan BPIP atau UKP yang dahulu sudah selesai. Tugasnya dianggap Pak Yudi Latif sudah selesai, karena ada urusan, termasuk urusan keluarga yang membutuhkan perhatian lebih besar," ujar Johan.
Yudi mengumumkan pengunduran dirinya melalui media sosial Facebook dalam pernyataan berjudul 'Terima Kasih, Mohon Pamit'.
"Saya merasa, perlu ada pemimpin-pemimpin baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Harus ada daun-daun yang gugur demi memberi kesempatan bagi tunas-tunas baru untuk bangkit. Sekarang, manakala proses transisi kelembagaan menuju BPIP hampir tuntas, adalah momen yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan," demikian Yudi dalam pernyataan tersebut.
BPIP sebelumnya berbentuk UKP-PIP yang memiliki sembilan orang Dewan Pengarah yaitu Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-6 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Muhammad Mahfud MD, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj.
Kemudian ada mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Pendeta Andreas Anangguru Yewangoe, Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, dan Ketua Umum Majelis Buddhayana Indonesia sekaligus CEO Garudafood Group Sudhamek.
BPIP ditugaskan untuk memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang terintegrasi dengan program-program pembangunan termasuk pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan dan berbagai program lainnya.
Muzani: Yudi Tunjukkan Budaya Baru
Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai langkah Yudi Latif yang mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menunjukkan budaya baru dalam tradisi pejabat publik di Indonesia karena apa yang dilakukannya bagian dari pertanggungjawaban kepada publik.
"Apa yang dilakukan Yudi memberikan budaya baru dalam tradisi pejabat publik kita meskipun apa yang disangkakan publik selama ini masih menjadi perdebatan," kata Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (8/6).
Dia menilai apa yang dilakukan Yudi adalah bagian dari pertanggungjawaban kepada publik atas apa yang selama ini menjadi perbincangan khususnya mengenai polemik gaji Dewan Pengarah BPIP.
Menurut dia, Yudi telah mengambil tindakan sportif dan menunjukkan tindakan baru di birokrasi pejabat publik Indonesia dan budaya itu harus dilanggengkan sebagai cara kita menanggapi respons publik selama ini.
"Sebenarnya keberadaan BPIP itu adalah bagian lain yang ditangani oleh MPR selama ini. Jadi karena daya jangkau MPR itu lebih banyak kepada masyarakat, BPIP itu menangani bidang-bidang, lembaga pemerintah karena MPR dengan anggota DPR-nya itu melakukan sosialisasi 4 pilar selama ini sudah cukup bagus di masyarakat," ujarnya.
Muzani juga mengomentari terkait wacana evaluasi keberadaan BPIP, yang terpenting adalah evaluasi pembagian wilayah antara kerja yang ditangani MPR dan BPIP.
Namun menurut dia, salah satu keluhannya selama ini ideologi negara tidak ada lembaga yang mengurusinya.
"Dan BPIP sebenarnya yang mengurusi yang bertanggung jawab serta membina," katanya. (ant/af)
