TAGAR.id, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzammil Yusuf bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/7). Muzammil dalam acara ini didampingi sejumlah elite PKS.
Mereka adalah Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman, Sekjen PKS Muhammad Kholid, Bendahara Umum Noerhadi dan Kepala Kantor Staf Presiden PKS Pipin Sopiyan.
Muzammil menjelaskan, salah satu yang dibahas dengan Prabowo yakni memelihara kualitas demokrasi Indonesia agar tidak berbiaya tinggi. Selain itu, dibahas isu Palestina dan peran Indonesia di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
"Antara lain pembicaraan kami pada Presiden Pak Prabowo adalah bagaimana kita ke depan terus memelihara kualitas demokrasi ke depan kita, yang tidak berbiaya tinggi dan melahirkan pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat. Pada yang sama juga ikhtiar kita bagaimana meminimkan, mengurangi korupsi money politics yang ada dan korupsi secara umumnya di negara kita," kata Al Muzammil di Istana.
- Baca Juga: Soal Tambahan Jatah Menteri di Kabinet Merah Putih, PKS: Gak Menuntut, tapi Kalau Dikasih Gak Nolak
Muzammil menuturkan, PKS dan Prabowo juga membicarakan soal komitmen Presiden Prabowo terhadap amanat Pasal 33 UUD 1945 tentang pengelolaan kekayaan alam Indonesia.
"Ini komitmen Pak Presiden Prabowo besar sekali, kita bicarakan, sehingga termasuk amanat Pasal 33 itu adalah peraturan perundangan-undangan yang khusus nantinya. Perlu kita pikirkan tentang sistem perekonomian Indonesia yang bisa mengarahkan bagaimana sumber daya alam, segala kekayaan di Indonesia betul-betul bisa untuk kemakmuran masyarakat," jelasnya.
PKS berharap Indonesia bisa memainkan peran yang lebih aktif di OKI, termasuk mengupayakan posisi kepemimpinan di dalamnya.
"Yang ketiga juga kami bicara tentang Indonesia sebagai muslim terbesar dunia, kasus Palestina yang belum berakhir sampai saat ini, dan peran kita di OKI yang terus akan kita tingkatkan," ucap dia.
Menurut Almuzzammil, isu-isu besar yang dibahas dalam pertemuan itu akan didalami lebih lanjut oleh masing-masing fraksi dan bidang kajian partai di DPR. Hal ini mencakup demokrasi, pemberantasan korupsi, dan sistem perekonomian nasional.
"Itu hal-hal yang akan kita dalami oleh bidang kajian masing-masing partai atau oleh fraksi masing-masing di DPR dalam pembicaraan kita intensif nantinya di DPR," tandas dia.