TAGAR.id, Washington DC, AS – Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, pada 30 Juni 2023, mengumumkan sejumlah langkah baru yang memuluskan rencananya untuk memberikan keringanan pinjaman bagi mahasiswa berkewarganegaraan AS.
Langkah-langkah tersebut diambil setelah Mahkamah Agung AS memblokir rencana Biden untuk membatalkan utang ratusan miliar dolar di kalangan mahasiswa pemilihnya.
Biden mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintahannya akan mengejar keringanan pinjaman mahasiswa melalui jalan yang berbeda, Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan meluncurkan proses "pembuatan peraturan" regulasi yang kemungkinan akan memakan waktu berbulan-bulan.
Dalam keputusan 6-3 sebelumnya pada Jumat, 30 Juni 2023, MA menggagalkan rencana Biden untuk membatalkan utang pinjaman mahasiswa senilai 430 miliar dolar. Putusan yang disambut baik oleh Partai Republik itu mengancam akan membongkar sebagian dari agenda kebijakan presiden dari Partai Demokrat tersebut.
Presiden Joe Biden berbicara tentang putusan Mahkamah Agung tentang tindakan afirmatif dalam penerimaan perguruan tinggi di Ruang Roosevelt Gedung Putih, Kamis, 29 Juni 2023, di Washington DC, AS. (Foto: voaindonesia.com/AP)Biden mengatakan pemerintahannya akan menempuh cara berbeda untuk mencapai tujuannya. "Keputusan hari ini telah menutup satu jalur. Sekarang kami akan memulai yang lain," kata Biden kepada wartawan. "Saya percaya keputusan pengadilan untuk menghentikan program keringanan utang mahasiswa saya adalah sebuah kesalahan, salah. Saya tidak akan berhenti berjuang untuk memberikan apa yang dibutuhkan peminjam, terutama yang berada di ujung bawah skala ekonomi."
Sebagai bagian dari rencana secara keseluruhan, Departemen Pendidikan menyelesaikan program untuk memangkas pembayaran bulanan hingga 5 persen dari pendapatan diskresioner, dari sebelumnya 10 persen. Pemerintah mengatakan hal ini akan membantu mereka menghemat 1.000 dolar (setara dengan Rp 15.045.950) per tahun.
Pengampunan pinjaman akan ditawarkan kepada peminjam dengan saldo $12.000 atau kurang setelah 10 tahun pembayaran, bukan 20 tahun - manfaat yang ditujukan untuk membantu lulusan kampus komunitas (community college).
Pemilih progresif, yang merupakan bagian dari koalisi yang membantu memilih Biden pada 2020, telah lama menekan Gedung Putih untuk mengatasi utang pinjaman mahasiswa; keputusan pengadilan mengintensifkan seruan untuk tindakan lebih lanjut.
Sekitar 53 persen warga AS mendukung program pengampunan pinjaman siswa Biden, sementara 81 persen dari mereka yang merupakan anggota Demokrat mendukungnya, berdasarkan jajak pendapat Reuters/Ipsos pada tahun ini
Gedung Putih akan menyalahkan Partai Republik karena menghalangi upaya bantuan pinjaman siswa. Biden mengecam pejabat terpilih dari Partai Republik karena mendukung miliaran dolar pinjaman terkait pandemi untuk bisnis yang akhirnya diampuni, tetapi tidak mendukung keringanan utang mahasiswa.
Partai Republik berpendapat bahwa rencana bantuan pinjaman mahasiswa awal Biden inkonstitusional dan tidak adil. (ah/ft)/Reuters/voaindonesia.com. []