TAGAR.id, Washington DC, AS - Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, dan Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) AS, Kevin McCarthy, dari Partai Republik sudah mencapai kesepakatan sementara untuk menaikkan plafon utang pemerintah federal dari batas saat ini, yaitu 31,4 triliun dolar. Kesepakatan mengakhiri kebuntuan yang berlangsung berbulan-bulan.
Informasi itu datang dari dua sumber Kantor Berita Reuters yang mengetahui pembicaraan plafon utang pada Sabtu, 27 Mei 2023.
Gedung Putih dan juru runding Partai Republik di DPR AS secara prinsip sudah mencapai kesepakatan untuk menghindari kondisi gagal bayar utang, kata kedua sumber yang mengetahui situasi negosiasi.
Presiden AS, Joe Biden, telah meratifikasi RUU yang mendeklasifikasi informasi mengenai asal usul virus (Foto: dw.com/id - Bart Maat/ANP/picture alliance)“Tapi saya tidak yakin (kesepakatan) itu sudah seluruhnya disetujui. Mungkin ada satu atau dua hal kecil yang harus difinalisasi, tapi hampir cukup untuk melangkah maju,” kata sumber kedua.
Biden dan McCarthy melakukan pembicaraan melalui telepon pada Sabtu, 27 Mei 2023, petang untuk membahas kesepakatan plafon utang itu.
Kesepakatan itu bisa mencegah gagal bayar utang yang berakibat destabilisasi ekonomi, asal para pihak berhasil meloloskan kesepakatan tersebut di Kongres – yang terbagi dengan selisih kursi tipis – sebelum Departemen Keuangan kehabisan dana untuk membayar tagihan.
Pada Jumat, 26 Mei 2023, Departemen Keuangan AS memperingatkan bila hingga 5 Juni 2023 plafon utang tidak dinaikan, AS akan gagal membayar utang-utang dan pos-pos pengeluaran lainnya.
Partai Republik yang mengendalikan DPR menuntut pemangkasan besar-besaran belanja pemerintah dan meminta sejumlah persyaratan lainnya. Kondisi yang diminta DPR antara lain persyaratan kerja baru untuk penerima manfaat program-program jaring pengaman sosial bagi warga AS berpenghasilan rendah. Selain itu, politisi Partai Republik juga meminta pencabutan dana untuk Dinas Perpajakan AS atau Internal Revenue Service (IRS).
Para politisi Partai Republik mengatakan mereka ingin memperlambat laju pertumbuhan utang AS, yang saat ini sudah setara dengan hasil tahunan ekonomi AS.
Perincian kesepakatan akhir belum tersedia, tetapi para juru runding sudah setuju untuk membatasi belanja diskresi non-pertahanan pada level yang sama tahun ini selama dua tahun. Sebagai gantinya, plafon utang akan dinaikan selama periode yang sama, kata para sumber kepada Reuters.
Belanja diskresi adalah pengeluaran pemerintah yang pengalokasiannya disesuaikan dengan prioritas pemerintah, misalnya transportasi, pendidikan dan bantuan asing.
Kedua belah pihak harus hati-hati untuk mencapai kompromi yang bisa diloloskan oleh DPR, dengan mayoritas kursi Republik 222-213 dan Senat yang dikendalikan Partai Demokrat dengan kursi 51-49. (ft/ah)/Reuters/voaindonesia.com. []