TAGAR.id, Washington DC, AS – Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, diperkirakan akan mengeluarkan perintah eksekutif yang telah lama dinanti untuk menyaring investasi dalam bidang teknologi sensitif ke China pada awal minggu depan. Demikian kata sumber yang mengetahui masalah tersebut.
Seorang juru bicara Gedung Putih menolak berkomentar.
Tujuan perintah tersebut adalah untuk mencegah modal dan keahlian AS mempercepat pengembangan teknologi yang akan mendukung modernisasi militer China dan mengancam keamanan nasional AS.
Perintah tersebut diperkirakan akan menyasar perusahaan ekuitas swasta AS, modal ventura, dan investasi kemitraan dalam bidang semikonduktor, komputasi kuantum, dan kecerdasan buatan di China. Sebagian besar investor yang tercakup dalam perintah itu diwajibkan memberikan informasi kepada pemerintah. Beberapa transaksi akan dilarang, kata para sumber itu.
Presiden Joe Biden berbicara tentang putusan Mahkamah Agung tentang tindakan afirmatif dalam penerimaan perguruan tinggi di Ruang Roosevelt Gedung Putih, Kamis, 29 Juni 2023, di Washington DC, AS. (Foto: voaindonesia.com/AP)
“Kebijakan itu mengisi celah dalam rezim kita saat ini,” kata Cordell Hull, mantan pejabat Departemen Perdagangan AS. "Kami memiliki larangan untuk mengekspor teknologi. Kami memiliki batasan pada investasi yang masuk. Ini akan membantu menutup kesenjangan pendanaan dan pengetahuan serta memberi pemerintah visibilitas ke dalam aliran modal ini."
Peraturan tersebut diperkirakan tidak akan segera berlaku efektif dan pemerintah akan meminta masukan atas usulan itu. Pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan pemangku kepentingan dan telah berkonsultasi dengan sekutu.
Topik tersebut juga muncul bulan lalu selama pertemuan Menteri Keuangan AS Janet Yellen dengan pejabat China.
Dalam pengarahan kepada para wartawan di akhir perjalanannya, Yellen mengatakan potensi pembatasan itu "sangat ditargetkan, dan diarahkan dengan jelas, secara sempit, di beberapa sektor di mana kami memiliki masalah keamanan nasional tertentu."
Ilustrasi: Bendera Amerika Serikat dan China berkibar di luar gedung perusahaan AS di Bejing, China, 21 Januari 2021. (Foto: voaindonesia.com - Tingshu Wang/Reuters)Dia mengatakan perintah itu akan diberlakukan secara transparan, melalui proses pembuatan aturan yang akan memungkinkan masukan publik.
Ditanya tentang perintah yang diharapkan, Liu Pengyu, juru bicara kedutaan China di Washington, mengatakan AS "biasanya mempolitisasi masalah teknologi dan perdagangan dan menggunakannya sebagai alat dan senjata atas nama keamanan nasional."
China akan mengikuti perkembangan dan dengan tegas melindungi hak dan kepentingannya, katanya. (ah/ft)/Reuters/voaindonesia.com. []