Jakarta, (Tagar 23/6/2018) - Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto mengatakan, berdasarkan riset indeks pembangunan kereta ringan atau light rail transit (LRT) di dunia, biaya pembangunan LRT hanya berkisar USD 8 juta per km. Sedangkan di Palembang, dengan panjang lintasan 23,4 km, biayanya hampir Rp 12,5 triliun atau USD 40 juta per km.
Ia menyampaikan hal tersebut dalam sambutan pada acara silaturahmi kader di Hotel Grand Rajawali, Palembang, Kamis (21/6).
"Coba bayangkan saja berapa mark up yang dilakukan pemerintah untuk 1 km pembangunan LRT. Jika US$ 8 juta itu saja sudah mendapatkan untung, apalagi kalau US$ 40 juta," katanya.
Menjawab tudingan Prabowo, Kementerian Perhubungan pada Jumat (22/6) merilis data yang menjelaskan perbandingan biaya investasi LRT di Indonesia dan negara lain.
Berikut uraiannya:
1. Biaya pembangunan infrastruktur LRT sangat bervariasi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:
a. Jenis konstruksi: at-grade, elevated, tunnel
b. Jumlah stasiun, jumlah rolling stock, dan kapasitas depo
c. Teknologi yang digunakan: struktur sipil, sistem persinyalan (fixed block / moving block), power supply, telekomunikasi
d. Tingkat kesulitan lokasi: di atas lahan kosong berbeda dengan lahan yang banyak utilitas
2. Dalam salah satu referensi urban transportation training handbook yang diterbitkan oleh JICA (2011), dijelaskan bahwa biaya pembangunan awal (initial investment cost) untuk transportasi berbasis rel yaitu sekitar:
a. Subway: ¥ 20-30 miliar (USD 181-272 juta) per Km
b. Monorail: ¥ 5-10 miliar (USD 45-90 juta) per Km
c. LRT: ¥ 2-4 miliar (USD 18-37 juta) per Km
3. Terkait nilai kontrak pembangunan LRT di Indonesia (khususnya LRT Palembang) yang dinilai relatif besar, dijelaskan bahwa nilai kontrak tersebut bukan merupakan nilai mutlak, tetapi pembayarannya dilakukan berdasarkan realisasi atas pengeluaran kontraktor yang telah diaudit oleh BPKP
Data LRT Palembang vs LRT negara lain. (Foto: Kementerian Perhubungan)
Data LRT Palembang vs negara lain. (Foto: Kementerian Perhubungan)
Menhub: Tuduhan Penggelembungan Itu Tidak Benar
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan penggelembungan dana pembangunan kereta api ringan atau LRT di Palembang adalah tidak benar, mengingat semua pengeluaran uang dikelola dan diaudit oleh konsultan independen.
"Kami sangat hati-hati dalam mengelola dana yang dipergunakan untuk membangun LRT. Semua diawasi pengeluaran dananya dan banyak konsultan yang terlibat di dalamnya," kata Menhub Budi Karya kepada pers di Pos Pemantau Arus Mudik-Balik Lebaran 2018 Kementerian Perhubungan Jakarta, Sabtu (23/6), dilansir Antara.
Hal itu disampaikan Menhub menjawab pertanyaan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menuding ada penggelembungan anggaran LRT senilai jutaan dolar. Menurut dia, data itu diperoleh dari indeks harga LRT sedunia yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepadanya.
Prabowo mengkritik program LRT yang dinilai tidak jelas sasarannya. Proyek yang disebut bernilai Rp 12,5 triliun itu memiliki panjang 24 kilometer.
Menhub Budi Karya mengatakan, semua dana yang dikeluarkan sudah sesuai dengan peruntukannya dan bisa dipertanggungjwabkan sehingga tidak ada dana yang sia-sia apalagi sampai digelembungkan.
"Sinyalemen adanya penggelembungan dana pembangunan LRT adalah tidak benar," kata Menhub.
Anggaran pemerintah yang digunakan dalam pembangunan LRT Sumsel ini telah diproses secara akuntabel yang telah dilakukan peninjauan ulang secara berlapis mulai dari peninjauan ulang oleh konsultan independen yang berkualifikasi internasional, audit internal maupun audit eksternal oleh instansi terkait agar sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan bersih.
Sebelumnya, usulan pembiayaan untuk proyek LRT ini oleh kontraktor awalnya diajukan sebesar Rp12 triliun, namun setelah melalui beberapa tahapan peninjauan ulang biaya tersebut dapat ditekan menjadi Rp10,9 triliun.
Dalam pelaksanaan pembangunannya, PT. Waskita Karya (Persero) dibantu oleh konsultan pengawas (supervisi) yang berkualifikasi internasional yakni SMEC Internasional asal Australia. Perusahaan tersebut telah mempunyai pengalaman yang cukup luas di beberapa negara di kawasan Asia, Australia, dan Afrika, Eropa, serta Amerika.
Kementerian Perhubungan optimis LRT Sumatera Selatan akan selesai dan dioperasikan pertengahan Juli 2018 yang berguna mendukung perhelatan akbar Asian Games 2018.
"Kami memastikan tingkat keamanan dan keselamatan dalam pengoperasiannya nanti. Terkait hal tersebut, Kementerian Perhubungan telah melakukan serangkaian pengujian sarana dan prasarana LRT pada bulan Mei 2018 dan uji coba dinamis telah dilakukan pada Kamis (21/6) dari stasiun Jakabaring menuju stasiun Palembang Icon," kata Menhub.
Pembangunan LRT Sumatera Selatan merupakan amanah dari Perpres Nomor 116 Tahun 2015 dan Perpres 55 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan, yang menugaskan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, sebagai pelaksana Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan/LRT di Sumatera Selatan serta PT.KAI (Persero) sebagai operator LRT Sumatera Selatan.
Pekerjaan pembangunan LRT Sumsel sepanjang sekitar 23 kilometer dilengkapi dengan 13 stasiun, satu depo dan sembilan gardu listrik dengan menggunakan lebar jalur rel 1067 milimeter dan "third rail electricity" 750 VDC telah dimulai sejak Oktober tahun 2015 dengan pembiayaan APBN.
LRT Sumsel ini akan menghubungkan Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin menuju kawasan Kota Olahraga Jakabaring. Selain digunakan sebagai sarana transportasi yang dapat mengurangi beban jalan raya dan penggunaan kendaraan pribadi, juga akan digunakan sebagai venue untuk perhelatan Asian Games tahun 2018.
Membangun Peradaban
Presiden Joko Widodo menegaskan pembangunan sejumlah infrastruktur fisik di Tanah Air termasuk LRT di Palembang, merupakan bagian penting strategi kebudayaan dalam menghadapi tantangan kekinian dan masa depan.
"Ketika kita membangun infrastruktur fisik seperti jalan tol, bandara, MRT, LRT, kita sesungguhnya membangun peradaban, membangun konektivitas budaya, membangun infrastruktur budaya," kata Presiden saat memberikan kuliah umum di depan ribuan mahasiswa ISI Denpasar, Sabtu (23/6).
Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah yang tiga tahun terakhir menggenjot pembangunan sejumlah infrastruktur seperti Trans Papua, Trans Sumatera, Trans Kalimantan, jalan tol, dan bandara, hendaknya jangan hanya dimaknai sebagai pembangunan infrastruktur fisik semata.
"Jangan pula dimaknai untuk pembangunan ekonomi semata, ini masih banyak yang keliru. Tetapi pembangunan infrastruktur itu adalah bagian penting dari pembangunan infrastruktur budaya. Infrastruktur yang akan semakin mempersatukan 714 suku bangsa di bumi Nusantara," ucapnya.
Menurut dia, pembangunan fisik harus dilihat sebagai cara untuk mempersatukan segenap komponen bangsa, mempercepat konektivitas budaya, dan mempertemukan budaya yang berbeda dari seluruh Nusantara.
"Sehingga semakin merasakan bahwa kita ini satu bangsa, satu tanah air, dan saling menginspirasi," ujarnya.
Begitu juga dengan pembangunan infrastruktur fisik di perbatasan, kawasan terisolir, dan pulau-pulau terdepan, tambah Presiden, pada dasarnya juga untuk membangun karakter bangsa.
"Bahwa saudara kita di wilayah tersebut harus merasa menjadi bagian dari Indonesia, satu bangsa, satu tanah air, dan bangga menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," katanya.
Dengan pembangunan light rapid transit (LRT) dan mass rapid transit (MRT), ujar Presiden, sebenarnya juga untuk membangun peradaban dan budaya baru guna mencintai transportasi massal, membangun budaya tepat waktu dan budaya antre.
Di sisi lain, kata Presiden, pembangunan infrastruktur juga merupakan salah satu langkah strategis menghadapi dunia yang berubah begitu cepat, dunia yang diwarnai kompetisi yang semakin ketat.
Juga, lanjutnya, pembangunan infrastruktur harus diikuti dengan peningkatan kualitas SDM, agar menjadi SDM yang unggul dan kreatif, serta memiliki karakter dan mental yang baik.
"Sekarang bukan lagi negara kuat yang menguasai negara yang lemah, bukan negara besar menguasai yang kecil, yang terjadi adalah negara yang cepat akan menguasai negara yang lambat. Perubahan terjadi begitu cepat, sehingga yang lambat beradaptasi akan tertingggal," ujarnya. (af)
