Prabowo Menang Novel Baswedan Jaksa Agung, Ini Kata IPW

Prabowo Subianto menang Pilpres 2019, Novel Baswedan dijanjikan jadi Jaksa Agung, ini kata Ind Police Watch.
Kasus Novel Baswedan 16 Bulan Dalam Kegelapan | Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan melambaikan tangan saat menghadiri acara penyambutan dirinya kembali aktif bekerja di pelataran gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/7/2018). Kegiatan itu sekaligus diselenggarakan untuk memperingati 16 bulan kasus penyerangan Novel Baswedan yang belum menunjukkan titik terang. (Foto: Antara/Dhemas Reviyanto)

Jakarta, (Tagar 1/4/2019) - Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu menjelaskan dan mengklarifikasi adanya isu bahwa penyidiknya, Novel Baswedan sebagai orang Partai Gerindra di lembaga anti rasuah itu. 

"Klarifikasi itu menjadi penting karena menyangkut independensi KPK dalam hal pemberantasan korupsi dan KPK tidak ditunggangi kepentingan politik tertentu dalam pemberantasan korupsi di tahun politik 2019 ini," ujar Pane dalam keterangan tertulis diterima Tagar News, Senin (1/4).

Selain itu IPW mendesak Polri agar segera mendata anggota maupun penyidiknya di KPK, yang terindikasi berada dalam barisan Novel Baswedan sebagai orang Partai Gerindra. Jika memang ada, Polri perlu menarik anggotanya itu. Sebab pemihakan pada partai tertentu melanggar TR Kapolri tentang netralitas Polri di Pilpres 2019.

Pane menjelaskan isu Novel sebagai orang Gerindra muncul setelah Jubir BPN Prabowo Sandi, Andre Rosiade memberi bocoran kepada wartawan bahwa jika Prabowo menang di Pilpres 2019, Novel Baswedan atau Bambang Widjojanto akan menjadi Jaksa Agung. Kepada wartawan Fadli Zon juga membenarkan, Novel sudah lama dekat dengan Prabowo. Begitu juga dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Piuyono yang mengatakan Novel adalah orang kita, orang Partai Gerindra.

"Pernyataan ketiga tokoh itu harus disikapi pimpinan KPK agar independensi lembaga itu tetap terjaga. Sehingga KPK tidak ditunggangi dan diperalat kekuatan partai politik tertentu untuk mengkriminalisasi lawan lawan politiknya dengan isu atau kasus kasus korupsi," ujar Pane.

Pane menambahkan, bangsa Indonesia harus mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi, baik yang dilakukan KPK, kejaksaan maupun kepolisian. Namun upaya pemberantasan korupsi tidak boleh tebang pilih, yakni menjadikan satu pihak sebagai sasaran dengan berbagai OTT dan melindungi pihak lain akibat adanya orang kita di KPK. 

"Dua kasus OTT yang dilakukan KPK terakhir ini terhadap partai pendukung koalisi Jokowi makin mengindikasikan kebenaran adanya orang kita di KPK. Untuk itu pimpinan KPK harus menjelaskan adanya indikasi orang kita ini, yang membuat KPK tidak netral di Pilpres 2019," kata Pane.

Pane mengatakan, mengingat Novel adalah mantan penyidik Polri dan mengingat cukup banyaknya penyidik kepolisian di KPK, institusi Polri perlu juga mengusut isu orang kita ini hingga diketahui seberapa banyak penyidik kepolisian terlibat dalam isu orang kita. 

Dengan demikian, kata Pane, Polri bisa menarik semua anggotanya yang terlibat dalam isu orang kita di KPK atau Polri bisa menghentikan sementara semua kegiatan penyidiknya di KPK sepanjang proses Pilpres 2019 ini agar netralitas Polri terjaga dan penyidik Polri di KPK tidak diperalat untuk menghabisi satu kelompok politik tertentu dan melindungi kelompok politik lainnya. []

Baca juga:

Berita terkait
0
Surya Paloh Sebut Nasdem Tidak Membajak Ganjar Pranowo
Bagi Nasdem, calon pemimpin tak harus dari internal partai. Ganjar Pranowo kader PDIP itu baik, harus didukung. Tidak ada membajak. Surya Paloh.