Jakarta,(Tagar 27/9/2018) - Sampai sekarang posisi Calon Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta belum juga diputuskan. Akibatnya hal itu menjadi polemik publik.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, pihaknya belum juga memutuskan posisi Wagub DKI Jakarta karena kedua partai koalisi Gerindra dan PKS belum ada yang mengusulkan nama kadernya kepada Gubernur. "Para pengusungnya belum ada yang mengusulkan. Jadi partai pengusung harus mengusulkan dua nama kepada gubernur terus disampaikan kepada DPRD. Urutannya seperti itu," kata Gembong Warsono saat dihubungi Tagar News, Kamis (27/9).
Kata Gembong, belum adanya pengganti Sandiaga Uno di posisi Wagub DKI Jakarta ini berpengaruh pada kinerja Pemprov DKI Jakarta. "Gak maksimal jadinya karena (Anies Baswedan) kerja sendiri secara otomatis akan gak maksimal. Kalau soal program mengacu pada RPJMD. Soal kerjaan pasti jalan cuman karena sendiri secara otomatis kan mesti ekstra tenaga yang luar biasa untuk bisa mewujudkan program-program kerjanya itu," ucap dia.
Dia tak memungkiri, posisi Wagub DKI Jakarta yang masih kosong ini dapat menghambat suatu target yang ingin dicapai oleh Anies Baswedan. "Masih jalan (kinerja Anies) gak ada soal kerjanya. Cuman karena Anies sendiri secara otomatis akan menghambat dari target yang akan ingin dia (Anies) capai," tuturnya.
Sekadar mengingatkan, sebagai pengusung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 memang hanya dua partai yang berhak menduduki posisi DKI-2, yaitu Gerindra dan PKS.
Pengamat politik LIPI Wasisto Raharjo Jati mengatakan, jika posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta belum juga diputuskan, hal itu dapat menggangu proses kerja daerah. Bahkan, dapat mengganggu soliditas internal koalisi partai.
"Seandainya Wagub ini masih belum diproses akan menggangu proses bekerja daerah. Saya pikir juga mengganggu soliditas internal koalisi bisa saja berdampak pada ketidakloyalan dengan koalisi. Artinya ada yang bermain politik dua kasta gitu," kata Wasisto Raharjo Jati saat dihubungi Tagar News, Kamis (27/9).
Namun Wasisto melihat ada alasan tersendiri di kedua partai koalisi PKS dan Gerindra yang mengakibatkan kedua partai bersih keras dalam menempati posisi Wagub DKI ini.
"Saya pikir ini menjadi semacam permasalahan di dalam internal koalisi Gerindra tentang pembagian posisi jabatan. Sebenarnya yang jadi masalah ini pasangan yang diusung oleh partai ini kan dulunya pasangan non partai kan. Maksud saya Anies kan bukan kader. Nah sementara Sandiaga Uno juga baru bergabung dalam partai. Logikanya ada semacam partai formatur koalisi gitu. Akhirnya kemudian mereka sama-sama seimbang posisinya gitu antara Gerindra, PKS, dan sebagainya," ucap Wasisto.
Wasisto menyoroti Partai Gerindra yang justru menempati lebih banyak kursi di pemerintahan. "Tidak mau memberikan posisi Wagub DKI Jakarta kepada PKS. Hal itu bukan karena Gerindra tidak mempercayai posisi tersebut kepada PKS," ujarnya.
"Iya bukan. Ini berkaitan dengan peran kepala daerah sebagai pengumpul suara. Seandainya kalau misalnya posisi ini digunakan partai-partai lain ini berpotensi memecah suara. Ini yang menjadi perhatian Gerindra kenapa dia tidak mau berbagi kursi dengan partai lain. Apalagi PKS," tambah Wasisto.
"Saya pikir dalam hal ini Gerindra ingin menunjukkan eksistensi kekuasaannya. Maksud saya tidak mau untuk berbagi dengan partai lain. Nah ini sekiranya menjadi polemik ke depan tidak bisa dibicarakan baik-baik gitu," ujarnya.
Jika PKS tidak diberikan kesempatan posisi Wagub DKI Jakarta, kata dia, pastinya PKS akan merasa kesal. Tetapi kekesalannya itu tidak dapat diprediksikan akan berdampak dalam Pilpres 2019 mendatang. "Tergantung. Kita tidak bisa berprediksi akan berpengaruh ke depan (Pilpres 2019). Mungkin saat ini merasa kesal, tapi tidak tahu seperti apa," ungkapnya.
Sementara itu, menanggapi polemik kursi Wagub DKI Jakarta yang ditinggalkan Sandiaga Uno yang tak kunjung ada keputusan, Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani menambahkan, sudah ada kesepakatan antara Pimpinan Pusat Gerindra dan PKS.
"Dari pimpinan pusat Gerindra itu sudah mengungkapkan bahwa Wagub itu adalah haknya PKS. Itu kesepakatan,tinggal mencari waktu yang tepat untuk dipertemukan antara Gerindra dan PKS pada tingkat wilayah DKI sama dengan pimpinan pusat," ungkap Achmad Yani saat dihubungi Tagar News, Kamis (27/9).
"Kalau tingkat pusat udah sepakat tinggal menunggu waktu barangkali Gerindra DKI mungkin belum ada kesempatan waktu. Insya Allah kalau memang Gerindra tingkat pusat memanggilnya nanti bisa dipertemukan semua," tutur dia.
Adapun Achmad Yani sebagai salah satu kader PKS, dirinya optimistis jika posisi Wagub nantinya akan diberikan pada kader partainya. PKS, sebut dia, sudah mempunyai dua calon Wagub yang akan diusung ke DPRD DKI Jakarta, yaitu Sekretaris DPW PKS DKI Agung Yulianto dan Mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu.
"Kita masih optimis. Insya Allah kita akan dapatkan wagub itu karena PKS dan Gerindra sudah begitu lama berkoalisi adalah suatu yang wajar kalau memang PKS sudah memberikan dukungan kepada Gerindra untuk masuk ke pilpres. Kemudian pada tingkat DKI yang wagub akan diserahkan ke PKS," ungkapnya.
"Insya Allah setuju (Gerindra tingkat wilayah DKI) karena itu kan semua tergantung pada pimpinan pusatnya. Kalau pimpinan pusat setuju kan ada garis komando tinggal dari atas ke bawah, mereka udah ungkapkan ya mereka akan mematuhi apa yang menjadi keinginan Gerindra pusat," paparnya.
Kendati demikian, Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria menghormati niat baik dan keinginan dari PKS. Tetapi dia juga berkeinginan kadernya dapat kesempatan menjadi calon Wagub yang akan diusung di DPRD.
"Menurut saya udahlah dua nama satu dari PKS dan satu dari Gerindra. Dari PKS silakan satu siapa, dari Gerindra biarkan aja nanti pak Taufik gitu loh yang mewakili sebagai Ketua DPD DKI Gerindra, karena sudah mengerti banyak pemerintahan DKI, karena pak Taufik wakil DPRD di DKI," ujar Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria saat dihubungi Tagar News, Kamis (27/9).
"Memang PKS ingin wagub ini buat PKS, sehingga PKS ingin dua nama yang diusulkan itu dua-duanya dari PKS. Ya kami menghormati niat baik dan keinginan PKS. Tapi dari DPD Gerindra DKI juga ingin mengusulkan kadernya untuk masuk sebagai calon. Satu dari PKS, satu dari Gerindra. Nanti diserahkan ke DPRD yang menentukan," tutur dia.
Adanya polemik ini, dia juga menyerahkan keputusannya bergantung pada DPRD yang akan memilih siapa pun Cawagub DKI Jakarta. "Dari PKS ingin dan gerindra ingin. Makanya biar adil satu dari PKS dan satu dari Gerindra diusulkan. Nanti diserahkan ke DPRD, siapa pun yang dipilih kita dukung. Itulah pilihan yang terbaik yang dipilih DPRD DKI mewakili rakyat Jakarta," ungkapnya. []
