Bandung - Karena kecewa terhadap kinerja Pemerintah Daerah Provisi Jawa Barat dalam penanganan Covid-19, dua anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menginterupsi dan mendesak penjelasan lengkap apa yang sudah dilakukan Gubernur Jawa Barat dalam menangani Covid-19 saat Rapat Paripurna DPRD Jabar, 20 Juli 2020.
Interupsi pertama datang dari Rafael Situmorang Anggota Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat. Ia mendesak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjelaskan langkah-langkah yang sudah dilakukan dan akan dilakukan dalam penanganan Covid-19. Sebab, kalau melihat perkembangan kasus Covid-19 di Jabar tidak menunjukkan konsistensi penurunan. Belum lagi permasalahan bantuan sosial di lapangan yang masih saja banyak ditemukan.
“Interupsi pimpinan, saya Rafael Sitomurang anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDIP. Saya pikir, Gubernur Jawa Barat (Ridwan Kamil) harus menjelaskan langkah-langkahnya selama ini. Apa yang sudah dilakukan dalam menangani Covid-19, sampai saat ini belum jelas,” tegas dia, ditengah-tengah Rapat Paripurna Mendengar Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, 20 Juli 2020.
Selain Rafael Situmorang, Bambang Mujiarto Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDIP pun turut menginterupsi. Ia mendesak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjelaskan secara detail ihwal jumlah penerima bantuan sosial provinsi yang terus berkurang disetiap tahap pendistribusiannya. Padahal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah mengalokasikan anggaran untuk bantuan sosial cukup besar Rp3.864.082.840.000 (yang bersumber dari BTT hasil dari realokasi dan refocusing APBD 2020).
“Kami melihat perkembangan kasus Covid-19 masih belum menurun tentu ini harus menjadi perhaian kita semua, dan kita melihat hasil yang belum jelas dari apa yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat,” keluh dia.
Padahal anggaran untuk penanganan Covid-19 di Jawa Barat cukup besar . Saya imbau agar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat serius menangani Covid-19 di Jawa Barat.
Ditempat yang sama Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat Sugianto Nanggolah pun menimpali interupsi tersebut dan mendesak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjawab apa yang diminta oleh DPRD Jawa Barat terkait penjelasan penanganan Covid-19 yang sudah dilakukan dan akan dilakukan, termasuk soal realisasi bansos dan hal lain yang diminta DPRD Jawa Barat untuk segera direspon Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
“Saya sependapat dengan rekan saya dari PDIP, dan saya berharap Gubernur Jawa Barat segera menjawab nanti malam (saat Rapat Paripurna tentang Jawaban Gubernur terhaap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi perihal Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019).
Sementara itu, Ketua Fraksi Golongan Karya (Golkar) Yod Mintara menginterupsi dan menegaskan apabila Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat yang diselenggarakan hari ini (Senin 20 Juli 2020) hanya mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 bukan untuk meminta penjelsan Gubernur Jawa Barat. Sehingga tidak ada kewajiban Gubernur Jawa Barat untuk menjawab interupsi. Namuan demikian, apabila Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berkenan untuk menjawabnya, dipersilahkan.
“Saya sangat menghormati dan menghargai atas apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Tapi hanya mengingatkan saja, hari ini agendanya hanya mendengar pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019. Jadi bisa di kesempatan (agenda lain) untuk menjawabnya,” tambah Yod Mintaraga (adv). []
