Politikus Golkar Bahlil Lahadalia Bakal Dipilih Sebagai Ketum Menggantikan Airlangga Hartarto

Politikus Golkar Andi Sinulingga mengatakan Bahlil Lahadalia akan dipilih sebagai ketua umum menggantikan Airlangga Hartarto.
Politikus Golkar Bahlil Lahadalia Bakal Dipilih Sebagai Ketum Menggantikan Airlangga Hartarto. (Foto: Tagar/Dok iSt)

TAGAR.id, Jakarta - Politikus Partai Golkar Andi Sinulingga mengungkap skenario internal partai Beringin setelah Airlangga Hartarto mengundurkan diri. Ia mengatakan Bahlil Lahadalia akan dipilih sebagai ketua umum menggantikan Airlangga Hartarto. Sementara Agus Gumiwang Kartasasmita, bakal mengisi pos sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar.

“Munas ini, akan secepatnya. Bahlil (Lahadalia) akan menjadi ketua umum,” begitu kata Andi saat dihubungi Republika dari Jakarta, Minggu, 11 Agustus 2024 “Plt-nya, nanti Agus Gumiwang yang ditunjuk.”

Airlangga Hartarto, Minggu, 11 Agustus 2024 resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Pengunduran dirinya itu, kata dia, sudah resmi sejak Sabtu, 10, Agustus 2024.

Dalam pengunduran dirinya itu, Airlangga tak menyebutkan nama-nama calon penggantinya sementara, atau Plt, pun juga elite partainya untuk posisi defenitif. Namun, Airlangga mengatakan, pengunduran dirinya tersebut, untuk memastikan soliditas partai. Pun sekaligus untuk membuat jalan mulus transisi pemerintahan. Airlangga, di pemerintahan saat ini adalah sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Sementara nama-nama yang disebut Andi, bakal menjadi Plt, pun ketua umum defenitif juga merangkap jabatan di pemerintahan. Agus Gumiwang, selain menjadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar, saat ini juga sebagai Menteri Perindustrian. 

Sedangkan Bahlil, yang merupakan salah-satu elite Partai Golkar, juga merangkap jabatan di pemerintahan saat ini sebagai Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Namun, spekulasi nama-nama yang muncul pascapengunduran diri Airlangga Hartarto itu, dibantah oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Ahmad menegaskan, belum ada penunjukkan Plt, apalagi ketua umum defenitif setelah Airlangga mundur. 

Ia juga mengatakan mekanisme internal partainya, mengharuskan penunjukkan Plt melalui rapat pleno setelah ketua umum mengumumkan pengunduran diri. Dan rapat pleno itu, baru akan digelar partainya, pada Selasa, 13 Agustus 2024.

“(Plt) belum. Nanti kita tentukan. Ada mekanisme organisasi setelah ketua umum mengundurkan diri, nanti akan ada rapat pleno untuk menunjuk Plt,” begitu kata Ahmad Doli saat ditemui di Kompleks Widya Chandra di Jakarta Selatan.

“Selasa, 13 Agustus 2024 rencananya,” kata dia menjawab kapan repat pleno digelar. Artinya kata dia, selama rapat pleno belum digelar, belum ada nama Plt yang ditunjuk. Apalagi, kata Ahmad, soal ketua umum defenitif. Ahmad menerangkan, dalam ketentuan partai, seorang ketua umum dapat digantikan apabila terkait dengan tiga hal.

“Pertama misalnya terkena masalah hukum, kemudian berhalangan tetap, atau mengundurkan diri,” begitu ujar Ahmad.

Dari pengunduran diri tersebut, kata Ahmad, akan dilakukan rapat pleno untuk menentukan siapa Plt. Tugas Plt sebagai komandan sementara internal partai, untuk mempersiapkan pemilihan ketua umum defenitif.

“Jadi semuanya nanti akan kita bicarakan pada saat rapat pleno. Kita ini, punya aturan, partai ini besar, sampai menjadi partai tertua karena selama ini kita komitmen dengan aturan-aturan yang sudah kita sepakati,” kata Ahmad. []

Berita terkait
Bahlil Lahadalia: Indonesia Bakal Kuasai 61 Persen Saham Freeport
Indonesia akan menambah kepemilikan saham di perusahaan tambang PT Freeport Indonesia (PTFI) menjadi 61 persen, atau meningkat 10 persen.
KPK Akan Minta Klarifikasi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Terkait Izin Tambang Nikel di Malut
KPK menyatakan bakal mempelajari informasi mengenai adanya dugaan korupsi yang disebut dilakukan Menteri Investasi Bahlil.
Bahlil Lahadalia Bandingkan Kinerja Lulusan Harvard dan Jayapura, Sindir Siapa?
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia nampak menyindir sosok Thomas Lembong, eks kepala BKPM di periode awal Presiden Jokowi.