Tarutung - Kepolisian Resor (Polres) Taput memastikan segera melakukan penyelidikan dugaan penyunatan bantuan bahan pangan dari pemerintah provinsi oleh pemilik e-warung UD Nunut Desa Hutauruk Hasundutan yang sudah viral di media sosial.
Hal itu disampaikan Kepala Polres Tapanuli Utara Ajun Komisaris Besar Polisi Jonner MH Samosir kepada wartawan di sela penyerahan bahan pangan bantuan Kapolri kepada puluhan warga di Dusun I, Desa Hutauruk Hasundutan, Kecamatan Sipoholon pada Senin, 8 Juni 2020.
"Tentu kami tindak tegas seperti kata bapak bupati, kami tindak tegas siapa pun itu," kata Jonner.
Dikatakan, Polres Tapanuli Utara akan segera memberi keterangan kepada media massa hasil penyelidikan tim yang sudah dibentuk.
"Nanti kami klarifikasi, nanti kami akan dalami dengan tim yang sudah dibentuk dari Satreskrim, mudah-mudahan nanti secepatnya akan disampaikan perkembangan seperti apa. BPBD akan kami panggil, bagaimana menunjuk masyarakat sudah sesuai atau belum kapasitas menerima bantuan pemerintah. Nanti kmi tindak lanjuti prosesnya, kami lidik," tegasnya.
Panen Hutauruk mengapresiasi kehadiran jajaran Polres Tapanuli Utara dengan tanggap menelusuri masalah di desanya.
"Kami yakinkan kehadiran Bapak Kapolres akan bisa meluruskan masalah ini. Kami bukan provokator seperti pemberitaan sejumlah media online itu. Namun ini fakta, semoga aparat hukum objektif melakukan penyelidikan," kata Panen kepada Tagar.
Riyo Manullang selaku koordinator forum komunikasi pengelola e-warung Tapanuli Utara mengatakan mendukung masyarakat mengadukan dugaan kecurangan itu kepada aparat penegak hukum.
"Kalau ada bukti kecurangan silakan harus dilaporkan kepada aparat hukum. Dan saya selaku koordinator forum komunikasi pengelola e-warung Tapanuli Utara akan melaporkan ini kepada bapak bupati," kata Riyo saat ikut menyaksikan penimbangan pangan sembako jenis beras yang diduga disunat seberat 1 Kg di Desa Hutauruk Hasundutan pada Senin, 8 Mei 2020
Rahlan San Rico Lumbantobing selaku Ketua DPD LP3D Tapanuli Utara mengatakan, akan segera membuat laporan resmi sekaligus mengawal proses penegakan hukum seperti penegasan Kapolres Tapanuli Utara.
"Kami dari LSM LP3D sangat fokus, masalah ini masalah kemanusiaan, LP3D sudah mengantongi beberapa petunjuk bukti-bukti dugaan korupsi di sini," kata Rahlan.
Masyarakat tidak terima, karena bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara senilai Rp 225 ribu, tapi disunat Rp 49 ribu per KK
Sebelumnya diberitakan, warga Dusun I Lumban Soit, Desa Hutauruk Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, mengungkap dugaan penyelewengan bantuan Covid-19.
Riyo Manullang (topi hitam), koordinator forum komunikasi pengelola e-warung Tapanuli Utara menyaksikan penimbangan beras yang diduga disunat e-warung Nunut di Desa Hutauruk Hasundutan seberat 1 Kg pada Senin, 8 Juni 2020 (Foto: Tagar/Jumpa P Manullang)Informasi dihimpun Tagar, berat beberapa bahan pangan bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ditemukan tidak sesuai takaran di voucher yang diterima warga.
Dalam voucher tertulis beras 10 Kg, gula 1 Kg, minyak goreng 2 Kg, telor satu papan berjumlah 30 butir dan mi instan 20 bungkus.
"Masalah beras yang kami dengar di desa lain harus pakai karung kemasan. Di desa ini dikemas dengan kantongan plastik. Setelah kami timbang beras hanya 9 kilogram lebih, dan gula hanya 9 ons. Itu kami timbang disaksikan BPD dan puluhan warga," ungkap seorang warga setempat, Panen Hutauruk pada Kamis, 4 Juni 2020 malam.
Panen menyebut, dugaan penyelewengan bantuan bahan pangan itu sudah dirapatkan ratusan warga dengan hasil meminta perhatian khusus pemerintah dan aparat hukum.
"Dalam musyawarah tadi, kami ketahui turut diundang agar camat dan pejabat kepala desa serta aparat-aparatnya, ternyata tidak dihadiri. Ada apa ini," kata pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Hutauruk Hasundutan selama dua periode.
Dijelaskannya, jumlah penerima bantuan di desa itu 166 kepala keluarga. Dia bersama warga lain dalam rapat meminta penegakan sanksi kepada pejabat kepala desa dan aparat desa lainnya, sekaligus penindakan oleh aparat penegak hukum.
"Sesuai dengan permintaan masyarakat tadi dalam rapat agar pemerintah mengganti pejabat kepala desa dan semua aparat desa. Kami juga minta supaya aparat hukum mengusut dugaan penyelewengan ini," tukasnya.
Jonsen Hutauruk, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat membenarkan ada dugaan penyunatan jumlah atau berat bahan pangan.
Dia mengutarakan, pihaknya selaku lembaga BPD mengawasi realisasi distribusi bantuan agar tepat jumlah dan tepat sasaran.
"Masyarakat tidak terima, karena bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara senilai Rp 225 ribu, tapi disunat Rp 49 ribu per KK. Jadi kerja BPD mengawasi bantuan yang ada biar tepat sasaran," kata Jonsen.
Menyikapi informasi itu, Jonius Taripar Hutabarat anggota DPRD Sumatera Utara saat dihubungi Tagar meminta Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sumatera Utara menghadirkan penyedia bahan pangan di Kabupaten Tapanuli Utara.
"Masalah ini sebenarnya harus ditanggapi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini gugus tugas perlu menghadirkan penyedia barang, seperti beras yang diduga bermasalah, baik kuantitas dan juga kualitas yang diterima masyarakat di Tapanuli Utara," kata Jonius.[]
