Jakarta, (Tagar 22/5/2018) - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengungkapkan, sebaiknya Kementerian Perdagangan menyamakan data terlebih dahulu dengan Kementerian Pertanian, sebelum akhirnya memutuskan untuk mengambil kebijakan impor 500 ribu ton beras.
“Data dari internal pemerintah sebaiknya disinkronkan dulu. Jangan lah karena perbedaan data, tiba-tiba langsung ambil kebijakan impor,” ungkapnya di Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/5).
Sebab, jika perbedaan data pangan tak segera disudahi, hanya akan menimbulkan polemik baru dan tanda tanya besar di publik. Kementerian Pertanian menunjukkan saat ini stok beras surplus. Bahkan komoditas beras premium dan jagung diklaim telah diekspor. Namun, Kementerian Perdagangan berkilah kurangnya stok beras.
“Ini menjadi pertanyaan besar. Kementan mengakui stok beras surplus, tapi Kemendag bilangnya kurang, jadi perlu impor. Perbedaan data ini harus disinkronkan, jangan ada perbedaan data lagi. Kalau memang stok beras surplus, seharusnya tak perlu impor,” tegasnya.
Wakil Ketua Umum PAN ini mendorong, semua kementerian yang terkait untuk membuka data secara transparan. Jika memang stok masih surplus gunakan sebaik-baiknya stok dengan serap gabah petani tidak dengan impor. Dengan demikian, membantu kesejahteraan petani.
“Kalau stok surplus, pakai stok yang ada, serap gabah dari petani kita. Kalau selalu impor, yang kasihan juga petani. Harga gabah juga akan terus turun, yang jadinya kesejahteraan petani juga tidak tercapai,” tandasnya.
Seperti diketahui, Perum Bulog menyatakan stok komoditas beras terbilang cukup dan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2018 yakni sebesar 1,2 juta ton terdiri atas 1,050 juta ton cadangan beras pemerintah (CBP) dan sisanya beras untuk komersial Bulog.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menyebutkan pemerintah akan kembali membuka keran impor beras 500 ribu ton. (nhn)
