Indonesia
PKS Tolak Uji Kelayakan Cawagub DKI, DPR Fraksi PKS: Tarik Ucapan!
Keputusan soal uji kelayakan wagub DKI tunggu waktu yang tepas setelah disepakati PKS maupun Partai Gerindra.
Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil. (Foto: Tagar/Nuranisa Hamdan Ningsih)

Jakarta, (Tagar 29/11/2018) - Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil meminta kader PKS di DPRD DKI Jakarta menarik ucapan soal tolak fit and proper test atau uji kelayakan dua calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang diusulkan partainya.

Nasir menilai, keputusan soal uji kelayakan wagub DKI tunggu waktu yang tepas setelah disepakati PKS maupun Partai Gerindra.

"Harus ditarik kembali, tidak boleh dikeluarkan. Tidak boleh diucapkan, karena sekali lagi bahwa sebenarnya dalam proses politik itu bagaimana upaya untuk mencari kesamaan," terang Nasir di Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (29/11).

Sebab, keinginan PKS maupun Gerindra tak bisa dipenuhi jika tidak ada kompromi keduanya. Karena, lanjut Nasir, kedua partai belum menemukan waktu yang tepat menentukan siapa yang pantas duduk di kursi wagub.

"Selama ini kan sudah dilakukan upaya-upaya itu, ya memang waktunya tidak bisa (seperti) melakukan pekerjaan seperti tukang sulap mengubah sesuatu dengan cepat karena ini menyangkut dengan dinamika pileg, pilpres. Dinamika bagaimana mengelola DKI yang menjadi rujukan seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia," urainya.

Menurut Nasir, uji kelayakan sebagai salah satu cara untuk memastikan kredibilitas maupun kapabilitas dari calon pendamping Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Atau mekanisme meyakinkan partai pengusung kelayakan calonnya untuk duduk di kursi Wagub.

"Fit and proper test itu kan untuk memastikan bahwa calon yang diusung oleh partai yang bersangkutan itu memang kredibel dan mampu, serta layak dijadikan pendamping Anies Baswedan. Jadi, fit and proper itu mekanisme saja untuk meyakinkan," ungkapnya.

Sebelumnya, PKS menyodorkan Mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Sekretaris umum DPW PKS Agung Yulianto untuk menjadi pendamping. Namun, hingga kini fit and proper test belum juga dilakukan.

Bukan mengulur waktu, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menilai posisi wagub yang ditinggalkan Sandiaga Uno harus ditempati sosok yang punya integritas, kompetensi, jaringan, dan kemampuan seperti pendahulunya.

"Setidaknya, orang yang bisa dipastikan melaksanakan tugas dan janji yang dibuat oleh Sandi kedepan. Penting, sehingga wagub harus diisi dengan orang yang punya integritas seperti Sandi memiliki kompetensi memiliki jaringan, kemampuan dan sebagainya," pungkasnya.

Berita terkait
0
Pasca Penyerangan, Kondisi Aiptu Agus Membaik
Kondisi petugas kepolisian Aiptu Agus yang diserang di Surabaya berangsur-angsur membaik.